Faisal Basri: Menteri Sering Ribut, Paket Kebijakan Mubazir

Gentur Putro Jati | CNN Indonesia
Senin, 14 Sep 2015 14:01 WIB
Pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dinilai ekonom Faisal Basri kontraproduktif dengan tujuan dibentuknya paket kebijakan ekonomi.
Pernyataan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dinilai ekonom Faisal Basri kontraproduktif dengan tujuan dibentuknya paket kebijakan ekonomi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Lima hari berselang sejak pemerintah menerbitkan paket kebijakan jilid I untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Sejumlah jurus dikeluarkan mulai dari deregulasi aturan penghambat pembangunan infrastruktur dan lalu lintas perdagangan, sampai yang bertujuan menyedot investasi di sektor properti.

Namun ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri sangat menyayangkan di tengah upaya serius memperbaiki ekonomi negeri, masih ada pejabat negara yang sering silang pendapat di muka umum.

Faisal mencontohkan yang terbaru adalah munculnya fenomena Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang sering melontarkan pernyataan yang menyudutkan pejabat setingkat menteri lainnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

“Terkini soal pembangunan storage bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina. Sebelumnya tentang kereta api masuk pelabuhan,” kata Faisal dalam kajiannya dikutip Senin (14/9).

Dua hal tersebut menurut Faisal yang notabene pengamat kebijakan di luar pemerintahan, sudah direncanakan lama melalui kajian yang mendalam. Faisal menilai sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki tangki timbun untuk meningkatkan cadangan minyak dari 18 hari menjadi 30 hari demi ketahanan energi.

“Itu pun baru cadangan operasional, belum cadangan strategis yang sampai sekarang masih belum ada sama sekali. Dewan Energi Nasional (DEN) pun mendorong pembangunan storage. Kalau tiba-tiba Menko minta dibatalkan, bakal jadi apa negeri ini?” kata Faisal.

Dibutuhkan Kekompakan

Demikian pula dengan proyek listrik 35 ribu Megawatt (MW), yang menurut Faisal sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal dirinya memimpin Indonesia. Namun tanpa koordinasi, Rizal justru meminta PT PLN (Persero) untuk meninjau ulang target tersebut.

“Lalu, tindakannya yang demonstatif menghancurkan beton yang menutupi rel di pelabuhan Tanjung Priok. Kalau ada mafia di Pertamina dan di Pelabuhan Tanjung Priok, enyahkanlah dengan cara yang beradab. Kalau menteri kompak saja belum tentu bisa lebih baik, apalagi kalau cakar-cakaran terus. Malu kita semua dan tambah sengsara,” kata Faisal. (gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER