Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, dengan membuka sektor ruang pendingin, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya saing sektor perikanan dan hasil laut Indonesia. Ia mengaku pihaknya telah menerima usulan dari Kementerian teknis yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kalangan pelaku usaha sektor pengolahan perikanan untuk membuka bidang usaha ruang pendingin yang masuk di sub sektor perdagangan tersebut.
“Dasar dari usulan untuk membuka sektor tersebut adalah untuk menarik investasi asing langsung pada sektor industri pendukung sektor kelautan dan perikanan serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, dan transfer teknologi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (30/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sedangkan untuk wilayah Indonesia timur seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,dan Papua, maksimalnya 67 persen,” jelasnya.
“Nilai ini merosot drastis menjadi hanya 2 proyek senilai US$ 5,3 juta dengan diberlakukannya Perpres 39 Tahun 2014 yang membatasi kepemilikan asing sebesar 33 persen di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali serta 67 persen untuk wilayah lainnya. Sementara, realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dari bidang usaha tersebut hanya 1 proyek senilai Rp 3,1 miliar,” jelasnya.
Atas dasar hal tersebut. Franky menyatakan bahwa usulan yang masuk adalah bidang usaha tersebut bakal dibuka 100 persen untuk investor asing tanpa adanya pembatasan terkait lokasi.
“Jadi mau di Jawa, Sumatra dan Bali juga bisa 100 persen. Usulan kementerian teknis ini sejalan dengan usulan pelaku usaha dan asosiasi bisnis yang menyampaikan ke BKPM,” lanjutnya.
Franky mengaku, beberapa argumentasi yang disampaikan oleh pelaku usaha saat menyampaikan masukan ke BKPM di antaranya yang pertama adalah untuk menjamin ketersediaan dan keberagaman produk di Indonesia. Selain itu, sebelum proses produksi juga terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan.
“Dalam tahapan supply chain (rantai pasokan) tersebut ketersediaan fasilitasi ruang pendingin menjadi suatu aspek yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini sudah sering disuarakan, terutama untuk komunitas nelayan,” pungkasnya.