Sampai Akhir 2015 Kementerian ESDM Hanya Serap 65% Anggaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan realisasi penyerapan anggaran kementerian yang dipimpinnya hingga awal Desember 2015 baru mencapai 40 persen, atau berkisar Rp 6 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang dipatok pada angka Rp 14,9 triliun.

Lantaran masih berada jauh di bawah pagu yang dipatok, Sudirman memprediksi serapan anggaran tahun ini hanya akan berada di angka 65 persen.

“Belajar dari 2015 lalu kita ada banyak kendala termasuk ketidaksiapan dokumen pelaksanaan. Mulai dari dokumen persiapan tidak lengkap dan masalah sosial. Belum lagi soal penolakan warga terhadap stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) dan pembangunan proyek lainnya,” kata Sudirman di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin malam.

Akibat tidak optimalnya upaya penyerapan anggaran, tahun ini pagu anggaran Kementerian ESDM dipatok di angka Rp 7,81 triliun.

Berangkat dari hal itu, mantan Bos PT Pindad (Persero) meminta Komisi VII menyetujui diberikannya anggaran sebesar Rp 765,7 miliar yang sejatinya merupakan selisih anggaran dalam pembahasan di 19 Oktober 2015.

Di mana tambahan anggaran tersebut ditujukan demi merealisasikan program kementerian khususnya di bidang pembangunan sarana dan prasarana penunjang penyediaan listrik.

Pilihan Redaksi Penggunaan Energi Terbarukan Naik 3 Kali Lipat pada 2025 Sudirman Said: Newmont Tak Wajib Beri Saham ke Pemerintah Hari Ini MKD Periksa Sudirman Said untuk Perkara Setya

Diantaranya meliputi penyediaan jaringan listrik distribusi sepanjang 1.542 kilometer (km), pembangunan gardu distribusi berkapasitas 34,9 Mega Volt Ampere (MVA), penyediaan instalasi listrik rumah tangga dan penyambungan listrik gratis bagi rakyat tidak mampu, hingga penyedian jaringan listrik unutk 75 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS)

"Kami sudah kirim surat kepada Komisi VII untuk bisa memakai selisih anggaran 2015 untuk digunakan di 2016," tuturnya.

Menanggapi usulan itu, Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengatakan masih melakukan pembahasan di internal guna menyetujui usulan tersebut.

"Belum. Dan kalau pun disetujui masuknya di APBNP 2016," ujar Kardaya. (gen)