Tambal Defisit 2015, Pemerintah akan Tarik Pinjaman US$1,75 M

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan masih akan melakukan penarikan utang di penghujung tahun guna memenuhi kebutuhan pembiayaan bruto sebesar Rp 498 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015.

Sumber utang yang akan ditarik antara lain berasal dari pinjaman valas yang ditawarkan lembaga keuangan multilateral yang mencapai kisaran US$ 1,75 miliar atau setara dengan Rp 23,72 triliun (kurs Rp 13.555 per dolar AS)

Pilihan Redaksi Kemenkeu Siap Tarik Utang Rp 20 T Tahun ini untuk Danai 2016 Pemerintah Cari Pinjaman US$ 5 Miliar untuk Tambal Defisit Defisit Bengkak, Pemerintah akan Tarik Pinjaman Asing US$ 5 M

"Kebutuhan pembiayaan 2015 belum selesai ditarik semua. Masih akan ada lelang obligasi di pasar domestik dan penarikan sejumlah pinjaman multilateral," ujar Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portfolio Utang DJPPR kepada CNN Indonesia, Jumat (6/11).

Schneider merinci, pinjaman-pinjaman yang akan ditarik pemerintah hingga akhir tahun antara lain dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) masing-masing sebesar US$ 500 juta.

Selain itu, lanjutnya, ada juga komitmen pinjaman lain dari Bank Pembangunan Jerman (KfW) sebesar US$ 350 juta dan ADB US$ 400 juta yang akan ditarik pada tahun ini.

"Kami akan cari timing yang pas untuk menariknya, kata Schneider.

Menurutnya, penarikan pinjaman multilateral lebih murah dan minim risiko dibandingkan dengan penerbitan obligasi negara. Terlebih, katanya, di tengah rencana Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan pada Desember.
 
"Jadi kalau pinjaman tidak terpengaruh The Fed, kalau butuh tinggal tarik saja," tuturnya.

Dalam APBNP 2015, selisih kurang antara pendapatan dan belanja negara atau defisit dibatasi sebesar Rp 222,5 triliun atau 1,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menutup itu, pemerintah merencanakan penarikan utang sebesar Rp 498 triliun karena akan memperhitungkan kewajiban pelunasan utang dan pengelolaan portofolio utang. (ags/gen)