Ketimpangan Melebar Bank Dunia Waspadai Konflik Sosial di RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia menyimpulkan ketimpangan pendapatan yang melebar di Indonesia dalam 15 tahun terakhir sudah mengkhawatirkan dan berisiko menimbulkan ketegangan sosial.

Hal itu tercermin dari rasio Gini yang diukur Bank Dunia berdasarkan hasil survei di Indonesia, yang meningkat dari dari 30 poin pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2013 hingga saat ini.

Dalam survei yang dilakukan pada 2014, mayoritas responden menilai distribusi pendapatan di Indonesia tidak merata dan mendesak pemerintah untuk bertindak mengatasi ketimpangan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves mengatakan meskipun ekonomi tumbuh dan kemiskinan berkurang di Indonesia, tetapi pemerataan pertumbuhan sulit tercapai sampai saat ini.

“Kalangan mampu maju jauh lebih cepat dari mayoritas masyarakat. Indonesia berisiko mengalami pertumbuhan yang lebih lambat serta konflik sosial apabila terlalu banyak masyarakat Indonesia tertinggal. Potensi mereka yang hilang juga merupakan hilangnya potensi Indonesia,” jelas Chaves dalam keterangan resmi Bank Dunia, Selasa (8/12).

Dalam laporannya bertajuk “Indonesia Rising Divide”, Bank Dunia menilai ketimpangan berisiko menghalangi potensi pertumbuhan ekonomi dan bisa memicu ketegangan sosial,.

“Kekhawatiran mengenai implikasi jangka panjang ketimpangan turut mempengaruhi 60 persen responden survei, sehingga mereka mengatakan rela jika pertumbuhan ekonomi lebih rendah asalkan ketimpangan juga berkurang,” kata Rodrigo.

Ia menjelaskan, sebenarnya responden tidak harus memilih antara pertumbuhan atau ketimpangan yang mengecil, karena riset terbaru menunjukkan bahwa Rasio Gini yang lebih tinggi akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kurang stabil.

Rodrigo menambahkan, kisah sukses Brazil bisa menjadi contoh kebijakan-kebijakan pemerintah yang sangat berperan dalam  mengurangi ketimpangan. Khususnya kebijakan yang terkait dengan upaya untuk mengatasi penyebab utama ketimpangan seperti ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan ketahanan terhadap guncangan.

Langkah Perbaikan

Lead Economist Bank Dunia di Jakarta, Vivi Alatas mengatakan Indonesia dapat memperbaiki infrastruktur di tingkat provinsi agar anak-anak di pelosok provinsi memiliki kesempatan yang sama dalam menerima layanan kesehatan dan pendidikan. Kedua itu dinilainya ikut menentukan peluang mereka di masa mendatang.

“Ketika anak-anak tersebut mulai bekerja, Indonesia dapat menyediakan pelatihan keterampilan bagi pekerja informal, agar mereka tidak terperangkap dalam pekerjaan upah rendah tanpa peluang mobilitas,” jelasnya.

Menurut Vivi, banyak pilihan kebijakan fiskal yang bisa dilakukan pemerintah yakni dengan meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan pada program-program yang akan berdampak langsung pada masyarakat miskin, seperti program perlindungan sosial seperti bantuan tunai bersyarat, beasiswa pendidikan, serta pelatihan keterampilan kerja informal.

Dia menambahkan, meningkatnya pendapatan negara dapat membantu menjembatani kesenjangan ekonomi. Bank DUnia menyarankan agar sumber pungutan pajak diperluas guna menambahkan dana yang diperlukan untuk meningkatkan belanja infrastruktur, pelayanan kesehatan, program bantuan sosial dan program jaminan sosial.

Ekonom Senior Bank Dunia bidang Kemiskinan, Matthew Wai-Poi mengatakan kebijakan pemerintah bisa mengurangi frekuensi dan besarnya goncangan, serta memastikan agar setiap rumah tangga dapat menikmati perlindungan yang layak ketika terjadi gejolak. .

“Ini adalah investasi jangka panjang yang diperlukan bagi Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan terdapat beberapa pilihan kebijakan lain bagi pemerintah, antara lain meningkatkan layanan umum pada tingkat lokal.

“Kunci perbaikan ketimpangan bagi generasi berikutnya terletak pada peningkatan pelayanan umum di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten karena hal ini dapat memperbaiki kesehatan, pendidikan dan peluang keluarga berencana secara merata,” katanya. (ags)