Sudirman Said Minta Dukungan DPR Pungut DKE dari Pembeli BBM

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan rencana pemerintah memungut Dana Ketahanan Energi (DKE) atas penjualan premium dan solar.

Meskipun dalam rapat kabinet kemarin, Senin (4/1) disepakati pemungutan DKE ditunda, tetapi Sudirman menegaskan rencana itu harus dilanjutkan sebagai salah satu upaya untuk meluruskan kebijakan pengelolaan energi.

"Jelas kiranya Pemerintah bersama sama seluruh masyarakat, didukung oleh DPR harus melanjutkan upaya-upaya meluruskan berbagai kebijakan pengelolaan energi, agar kembali ke jalur yang benar," ujar Sudirman dalam keterangan resminya, Selasa (5/1).

Sudirman mengatakan, rencana pemungutan DKE atas penjualan setiap liter BBM merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Kedua payung hukum itu, kata Sudirman, mengharuskan pemerintah memiliki cadangan minyak strategis atau Strategic Petroleum Reserves (SPR) berbentuk minyak mentah dan produk BBM yang bisa dipakai dalam keadaan darurat.

Selain itu, dalam kedua beleid itu juga mengamanatkan  peningkatan atas pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, dari 7 persen dari seluruh proporsi bauran energi (energy mix) pada saat ini menjadi 23 persen pada 2025.

Lihat juga: Jokowi Batalkan Rencana Pungutan Dana Ketahanan Energi

Untuk itu, mantan Bos PT Pindad (Persero) ini berkomitmen akan membentuk landasan hukum yang jelas, serta menjanjikan adanya transparansi untuk melaksanakan pungutan DKE.

"SPR (itu adalah) suatu cadangan simpanan minyak mentah dan BBM yang hanya digunakan dalam keadaan darurat, yang sampai saat ini kita tidak memilikinya sama sekali. Bandingkan dengan negara negara lain seperti Myanmar (4 bulan), Vietnam (47 hari), Thailand (80 hari), Jepang (6 bulan), dan AS (7 bulan)," jelas Sudirman.

Sudirman berharap pungutan DKE juga dapat digunakan untuk mempercepat perluasan akses energi listrik di Indonesia.

"kita juga wajib mempercepat pembangunan akses energi bagi 2.519 desa yang letaknya amat sulit, masih belum terjangkau listrik sama sekali, yang hanya bisa dipasok energi berbasis energi baru dan terbarukan. Begitupun 12.659 desa kita hanya bisa ditingkatkan akses energinya dengan basis EBT," tuturnya. (ags)