Jokowi: Industri Keuangan Syariah Penangkal Kelesuan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo berpandangan bahwa perkembangan sektor jasa keuangan syariah di Indonesia masih sangat menjanjikan.

Dalam rapat terbatas dengan topik Pembentukan Komite/Dewan Pengembangan Ekonomi Syariah, Jokowi menjelaskan, perlambatan ekonomi yang terjadi secara global memang berdampak pada perekonomian nasional. Namun, ucapnya, di tengah perlambatan ekonomi itu, sektor jasa keuangan syariah masih berkembang.

"Berkembangnya sektor jasa keuangan syariah masih sangat menjanjikan, masih cukup baik untuk kita kembangkan," ujar Jokowi kala membuka ratas di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

Perkembangan sektor jasa keuangan syariah, papar Jokowi, tercermin dari pertumbuhan perbankan syariah, reksa dana syariah, dan peningkatan industri non-bank syariah. Ia pun mengaku sangat menghargai upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan kebijakan yang menjadi bagian dari paket kebijakan deregulasi dalam rangka stimulus perbankan syariah.

Meski demikian, Jokowi pun mengaku ingin adanya terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional.

"Saya ingin mendengar usulan-usulan baik dari OJK, Bank Indonesia, dan lainnya terkait rencana komite pengembangan ekonomi syariah. Saya minta dipaparkan mungkin terlebih dahulu, apakah pembentukan komite atau dewan pengembangan ekonomi syariah itu dapat mengubah cara pengembangan ekonomi syariah menjadi lebih baik dan lebih sinergis," katanya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menambahkan, "Saya ingin mengetahui apa yang menjadi rumusan tugas fungsi dan serta keanggotaan dari komite ini selain masalah susunan keanggotaan juga mestinya harus dipikirkan masalah payung hukum."

Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menganggap komite pengembangan ekonomi syariah perlu dibentuk.

Yuddy menjelaskan, pembentukan komite ini dirasa sangat dibutuhkan, seperti halnya yang terjadi pada saat kebakaran lahan dan hutan gambut beberapa waktu lalu. Ia menuturkan, pada saat itu negara mendapatkan banyak bantuan asing untuk memperbaiki dan mengatasi lahan kritis.

"Kalau enggak diambil sekarang kan enggak bisa dan mesti sekarang, berarti kan urgent. Kemudian, (jika nantinya dibentuk), dewan syariah kita akan memanfaatkan Rp2 ribu triliun lebih aset. Kalau tidak, dimanfaatkan oleh negara lain. Berarti ini urgent, tapi enggak semuanya urgent. Ada kok yang ditunda dan dilakukan kajian-kajian dulu," ujar Yuddy.

Ia tidak memandang rencana pembentukan komite pengembangan ekonomi syariah sebagai suatu masalah, meski pemerintah tengah mengkaji untuk membubarkan beberapa lembaga yang dianggap tidak efektif.

Pilihan Redaksi OJK Janjikan Biaya Murah Penerbitan Saham dan Obligasi 2016 Pemerintah Tarik Utang Rp3 Triliun dari Pasar Sukuk Antam Peroleh Utang dari Maybank US$100 Juta

Politisi Partai Hanura itu menuturkan, lembaga-lembaga yang dievaluasi kementeriannya merupakan institusi yang dianggap tidak memiliki kontribusi yang signifikan pada pembangunan nasional dan adanya pemborosan-pemborosan anggaran, sumber daya manusia, dan penumpukan tugas serta struktur.

"Ada 14 lembaga non-struktural yang akan dipangkas dan ada lembaga lain yang akan digabung," katanya.

Sementara soal badan-badan baru yang rencananya dibentuk oleh pemerintah, Yuddy menilai institusi tersebut dibentuk untuk menangani hal-hal yang membutuhkan penanganan khusus, seperti Badan Siber Nasional, Badan Restorasi Gambut, Badan Promosi Ekspor Nasional, dan terakhir Komite Pengembangan Ekonomi Syariah.

"Itu yang membutuhkan adanya penanganan khusus, tapi Presiden mengambil putusan itu ada mekanismenya melalui ratas. Kalau enggak urgent, ada yang ditunda, kalau urgent ya bisa dibentuk. Yang tadi disebut itu masih berupa kajian," ujarnya. (gen)