Jokowi Didesak Segera Tunjuk Dirjen Pajak Baru

Irene Inriana | CNN Indonesia
Rabu, 02 Des 2015 14:33 WIB
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai kandidat dari lingkup internal Direktorat Jenderal Pajak lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta, Kamis, 29 Januari 2015. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk Dirjen Pajak baru setelah Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito mengundurkan diri (1/12).

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo menyatakan calon pengganti Sigit nantinya harus dipilih dengan mempertimbangkan faktor akseptabilitas, kepemimpinan, kompetensi, dan integritas.

“Agar jajaran Ditjen Pajak dapat segera bekerja dengan lebih baik, kandidat dari lingkungan internal kami nilai lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini,” katanya melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia, Rabu (2/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Yustinus, Dirjen Pajak yang baru perlu diberi mandat sebagai dirjen transisional yang akan mempersiapkan pemenuhan prasyarat transformasi kelembagaan menuju Badan Penerimaan Perpajakan bersama-sama dengan Menkeu dan pejabat terkait.

“Situasi transisional harus dijadikan momentum melakukan perubahan dan perbaikan kualitas organisasi, SDM (sumber daya manusia), pelayanan, dan koordinasi kelembagaan,” ujarnya.

CITA menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mendukung penuh reformasi dan transformasi Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai, antara lain percepatan penyelesaian amandemen RUU Perpajakan, dukungan anggaran, dan politik.

Yustinus menambahkan, Presiden perlu meninjau Perpres No. 37 Tahun 2015 karena pemotongan tunjangan kinerja berpotensi menimbulkan demotivasi pegawai pajak.

“Disarankan untuk menyempurnakan struktur remunerasi dan mengganti penalti dengan tuntutan perbaikan kualitas SDM dan peningkatan kinerja. Pada saat bersamaan tunjangan kinerja Ditjen Bea dan Cukai dan Badan Kebijakan Fiskal sebagai bagian utuh Otoritas Perpajakan perlu dinaikkan,” tuturnya.

Ia berharap pemerintah lebih proaktif bermitra dan melibatkan pemangku kepentingan perpajakan yang lebih luas, termasuk asosiasi wajib pajak, akademisi, tokoh masyarakat, masyarakat sipil, konsultan pajak, akuntan publik- dalam membangun sistem perpajakan.

Seperti diketahui, sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru 10 bulan menjabat, mengundurkan diri karena tak sanggup mencapai target penerimaan pajak tahun ini Rp 1.294 triliun. (gir/gir)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER