Menteri Susi Siap Pangkas Perizinan Bagi Nelayan
CNN Indonesia
Kamis, 04 Feb 2016 19:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyatakan siap memangkas perizinan yang memberatkan nelayan, berikut berkoordinasi dengan instansi lain guna merealisasikan hal tersebut.
Hal ini dilakukan menyusul himbauan Presiden Joko Widodo yang menilai perizinan di sektor perikanan terlalu banyak dan menyulitkan.
"Saya tidak tahu mana (perizinan) yang bisa dibuang, pokoknya jadi tiga izin saja di KKP," kata Susi Pudjiastuti seperti dikuti dari keterangan resminya, Kamis (4/2).
Susi mengungkapkan, adanya upaya pemangkasan perizinan dimaksudkan guna menggenjot usaha perikanan nasional khususnya yang dilakukan oleh nelayan.
Pemerintah, kata dia juga tengah berjuang untuk menderegulasi perizinan yang dinilai menghambat aktivitas dunia usaha.
Hal ini dilakukan menyusul himbauan Presiden Joko Widodo yang menilai perizinan di sektor perikanan terlalu banyak dan menyulitkan.
"Saya tidak tahu mana (perizinan) yang bisa dibuang, pokoknya jadi tiga izin saja di KKP," kata Susi Pudjiastuti seperti dikuti dari keterangan resminya, Kamis (4/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah, kata dia juga tengah berjuang untuk menderegulasi perizinan yang dinilai menghambat aktivitas dunia usaha.
"Presiden juga marah kalau aturannya terlalu banyak," ujarnya.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengingatkan pemerintah khususnya KKP untuk memperhatikan nelayan yang merupakan aktor penting penyediaan protein bangsa.
Desakan ini dilontarkan menyusul minimnya perhatian dari pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan nasional.
"Sebagai aktor penting, selayaknya Pemerintah memberikan politik pengakuan dalam bentuk skema perlindungan dan pemberdayaan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.
Selain itu, pemerintah juga harus memberi jaminan berupa risiko usaha dan jiwa, serta pemberian subsidi kepada nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam sebagai impelementasi kewajiban Negara.
Desakan ini dilontarkan menyusul minimnya perhatian dari pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan nasional.
"Sebagai aktor penting, selayaknya Pemerintah memberikan politik pengakuan dalam bentuk skema perlindungan dan pemberdayaan," kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim.
Selain itu, pemerintah juga harus memberi jaminan berupa risiko usaha dan jiwa, serta pemberian subsidi kepada nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam sebagai impelementasi kewajiban Negara.
"Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) juga mengingatkan pemerintah bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan berada di 'lampu kuning'," tambah Wakil Sekretaris Jenderal KNTI Niko Amrullah.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK