Menko Darmin: Tidak Ada PHK Massal di Indonesia

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Kamis, 04/02/2016 18:39 WIB
Menko Darmin: Tidak Ada PHK Massal di Indonesia Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Istana Negara, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku gerah dengan pemberitaan mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang merebak akhir-akhir ini.

Bahkan, secara tegas Darmin menepis mengenai anggapan yang menyebut banyaknya PHK terjadi akibat gagalnya pemerintah dalam menerapkan kebijakan ekonomi.

"Tidak ada PHK massal, mana ada PHK massal sih," tegas Darmin di Jakarta, Kamis (4/2).


Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) menjelaskan, adanya isu PHK massal yang belakang merebak tersiar menyusul adanya banyak industri nasional yang telah menjadwalkan pemangkasan pegawai lantaran kalah saing dengan investor lainnya.

Berbekal fakta tadi, Darmin pun meminta para pihak menahan diri untuk menyebarkan isu yang belum pasti. 

"Bahwa bisa saja ada karena kalah bersaing dengan perusahaan Korea, China, bisa. Jadi jangan selalu melihat itu sebagai karena nggak mau investasi di sini. Bisa saja karena tidak bisa bersaing," cetusnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani akan meminta klarifikasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan perusahaan mengenai informasi penutupan Pabrik Panasonic dan Toshiba. 
Secara resmi, Franky mengaku BKPM akan mengirimkan surat formal ke Panasonic dan Toshiba untuk meminta kejelasan informasi terkait dengan berkembangnya informasi penutupan pabrik dua perusahaan yang berpotensi menyebabkan terjadinya PHK karyawannya. 
Franky menyampaikan bahwa dengan mendapatkan penjelasan resmi dari kedua perusahaan tersebut, BKPM akan dapat melakukan fasilitasi terhadap kedua perusahaan. Dia menyebutkan BKPM dapat melakukan fasilitasi terkait upaya peningkatan daya saing.
“Misalnya mendorong adanya kebijakan yang dibutuhkan seperti ketersediaan gas dan pemberlakuan SNI melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian teknis lainnya,” ujarnya.
(dim/dim)