Komite Ekonomi Industri Desak Jokowi Tunda Rilis DNI Terbaru
CNN Indonesia
Rabu, 10 Feb 2016 17:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengumuman Daftar Negatif Investasi (DNI) yang rencananya akan disampaikan hari ini.
"Kami meminta penundaan pengumuman DNI khususnya sektor perdagangan karena banyak yang merasa belum dilibatkan dan keberatan," kata Sekretaris KEIN Putri K. Wardani ditemui di Kantor Presiden, Rabu (10/2).
Keberatan itu, kata Putri, misalnya datang dari para pengusaha katering di mana dalam usulan draf final akan dibuka 100 persen untuk investor asing.
"Banyak pelaku industri katering yang keberatan," katanya.
Lebih jauh, Putri mengatakan dalam pertemuan itu juga disampaikan bahwa di negara lain industri memang terbuka untuk asing demi meningkatkan gairah ekonomi. Namun, ujarnya, kepemilikan saham asing dibatasi hingga sebesar 40 persen.
Menanggapi permintaan tersebut, Putri mengatakan Jokowi sepakat mengenai imbauan tersebut. Jokowi, katanya, mengatakan kebijakan ditujukan untuk menggiatkan persaingan dan menghindarkan liberalisasi perdagangan.
Sementara, Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan selain mengenai DNI, komite yang dipimpinnya juga menyampaikan saran mengenai paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah ada.
"Kami sampaikan paket-paket itu belum berjalan dengan baik mungkin perlu ada langkah-langkah yang dilakukan," kata Soetrisno.
Untuk itu, lanjutnya, KEIN akan mendengar dari stakeholders, asosiasi dan pihak industri terkait untuk memberi masukan lebih lanjut ke Jokowi.
"Kami meminta penundaan pengumuman DNI khususnya sektor perdagangan karena banyak yang merasa belum dilibatkan dan keberatan," kata Sekretaris KEIN Putri K. Wardani ditemui di Kantor Presiden, Rabu (10/2).
Keberatan itu, kata Putri, misalnya datang dari para pengusaha katering di mana dalam usulan draf final akan dibuka 100 persen untuk investor asing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih jauh, Putri mengatakan dalam pertemuan itu juga disampaikan bahwa di negara lain industri memang terbuka untuk asing demi meningkatkan gairah ekonomi. Namun, ujarnya, kepemilikan saham asing dibatasi hingga sebesar 40 persen.
Sementara, Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengatakan selain mengenai DNI, komite yang dipimpinnya juga menyampaikan saran mengenai paket-paket kebijakan ekonomi yang sudah ada.
"Kami sampaikan paket-paket itu belum berjalan dengan baik mungkin perlu ada langkah-langkah yang dilakukan," kata Soetrisno.
Untuk itu, lanjutnya, KEIN akan mendengar dari stakeholders, asosiasi dan pihak industri terkait untuk memberi masukan lebih lanjut ke Jokowi.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK