Freeport: Ground Breaking Smelter Tetap Tahun Ini

Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Kamis, 18 Feb 2016 11:02 WIB
Manajemen Freeport Indonesia menyatakan bakal memberikan update rencana dan progres pembangunan smelter kepada Kementerian ESDM.
Ilustrasi kegiatan operasional di tambang Freeport Indonesia, Papua. (Dok. Freeport)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Freeport Indonesia menyatakan akan tetap melanjutkan proyek pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian biji mineral (smelter) tembaga yang berada di Gresik, Jawa Timur.

Jika tak ada halangan, peletakan batu pertama atau ground breaking proyek yang diklaim menelan investasi US$2,1 miliar itu akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2016.

"Ground breaking rencananya di mid (pertengahan) 2016," ujar Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Reza Pratama kemarin (17/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Reza mengatakan, untuk bisa memuluskan rencana pembangunan smelter pihaknya mengaku akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Koordinasi sendiri juga dilakukan seiring dengan rencana Menteri ESDM Sudirman Said yang akan mengkaji ulang klausul mengenai batas waktu pelaksanaan program hilirisasi yang seharusnya diterapkan pada 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri.

"Kami secara berkala memberikan update rencana dan progres pembangunan smelter kepada ESDM 6 bulan lalu dan 6 bulan ke depan. Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah," imbuh Reza.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Muhammad Hidayat meminta Freeport Indonesia segera merevisi rencana kerja proyek smelter Gresik.

Revisi itu harus dilakukan lantaran dari laporan terakhir yang diberikan manajemen pada Januari 2016 kemarin, kemajuan proyek smelter perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut baru berkisar 14 persen atau diyakini tak akan bisa selesai pada 2017.

Di samping itu, pemerintah berencana mengkaji ulang mengenai klausul batas waktu mengenai larangan ekspor biji mineral mentah yang awalnya akan diterapkan secara konsisten pada 2017.

"Mana mungkin 2017 terbangun? Meski dikebut bagaimana pun (juga). Progresnya aja baru berapa persen," cetus Hidayat. (gir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER