Pemerintah Minta Freeport Revisi Rencana Pembangunan Smelter

Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Rabu, 17 Feb 2016 18:40 WIB
Pemerintah tidak yakin Freeport mampu menyelesaikan smelter di Gresik sesuai peraturan yang dibuat pemerintah sendiri, yaitu selesai pada 2017.
Pemerintah tidak yakin Freeport mampu menyelesaikan smelter di Gresik sesuai peraturan yang dibuat pemerintah sendiri, yaitu selesai pada 2017. (REUTERS/Yusuf Ahmad).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi proyek pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur akan molor dari yang dijadwalkan selesai pada 2017. Padahal target tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Sebab, dari laporan terakhir yang diberikan manajemen pada Januari 2016 kemarin, kemajuan proyek smelter perusahaan tambang asal Amerika tersebut baru berkisar 14 persen.

"Mana mungkin 2017 terbangun meski dikebut gimana pun (juga). Progress-nya saja baru berapa persen," ujar Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM M. Hidayat di Jakarta, Rabu (17/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, dalam rangka menaati ketetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara khususnya mengenai program hilirisasi, Freeport Indonesia berencana membangun smelter tembaga berkapasitas 2 juta ton per tahun di Gresik, Jawa Timur.

Manajemen sendiri menaksir proyek smelter perseroan akan menelan biaya hingga US$2,3 miliar.

Namun, lantaran mengalami kesulitan pendanaan menyusul pelemahan harga komoditas Freeport Indonesia belum mampu melanjutkan pembangunan smelter yang sejatinya juga merupakan salah satu prasyarat dari kegiatan ekspor konsentratnya.

Berangkat dari hal itu, Hidayat pun meminta Freeport Indonesia segera merevisi rencana kerja proyek smelter, seiring dengan adanya wacana pemerintah yang akan mengkaji ulang mengenai batas waktu mengenai larangan ekspor biji mineral mentah yang awalnya akan diterapkan secara konsisten pada 2017.

"Kan (kajian) sedang dibahas dalam rancangan UU Minerba. Kedepan nilai tambah seperti apa. Smelter dibangun seperti apa," tutur Hidayat.

Menanggapi imbauan ini, Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pihaknya akan secara berkala melaporkan kemajuan proyek smelter perseroan.

"Kami secara berkala memberikan update rencana dan progres pembangunan smelter kepada ESDM 6 bulan lalu dan 6 bulan ke depan," ujar Riza. (gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER