Jokowi Minta Pemda 'Bergerak' Demi Percepat Izin Investasi

Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Senin, 22 Feb 2016 14:45 WIB
Jokowi menilai sudah seharusnya pemerintah daerah juga memberlakukan pemangkasan terhadap beberapa aturan (deregulasi) seperti yang dilakukan pemerintah pusat.
Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, S.Sos. dan M.H. dan Drs. H. Rudy Resnawan menerima petikan kepres dari Presiden Joko Widodo sebelum pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 12 Februari 2016. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung daerah yang belum melakukan reformasi deregulasi dan meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) bersinergi dalam rangka memangkas waktu perizinan investasi di Indonesia.

Hal ini diutarakan guna meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia, hingga menyiasati tingginya persaingan yang terjadi antar negara-negara di Asia Tenggara menyusul pelaksanaan program masyarakat ekonomi Asean (MEA).

"Pelayanan harus dirombak total. Di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dulu urus izin bisa sebulan sampai setahun. Sekarang dalam 3 jam bisa dapat 8 izin. Itu ternyata kita bisa. Hanya masalah niat dan kemauan. Enggak ada yang lain," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (22/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menyusul himbauan untuk memangkas waktu perizinan, kata Jokowi sudah seharusnya pemerintah daerah juga memberlakukan pemangkasan terhadap beberapa aturan (deregulasi) seperti yang dilakukan pemerintah pusat.

Deregulasi kebijakan sendiri dimaksudkan guna meminimalisir aturan-aturan yang dinilai menjadi menghambat para calon investor.

"Percepatan daerah sangat menentukan. Ada beberapa daerah yang sangat reformis, tapi lebih banyak yang belum bergerak. Fungsi-fungsi deregulasi sangat diperlukan," tambah Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKM Franky Sibarani berharap sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah mampu menggenjot realisasi investasi ke Indonesia.

Di mana target realisasi investasi mulai dari 2015 sampai 2019 dipatok pada angka Rp3.500 triliun.

"Pada (kesempatan) kali ini kami ingin tingkatkan pada bidang infrastruktur, energi, pekerjaan umum, dan IT. Semua investor berhak memperoleh layanan khusus tanpa persyaratan nilai investasi atau tenaga kerja. Terobosan ini untuk mempercepat infrastruktur," cetus Franky.

Seperti diketahui, hingga 2015 kemarin realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp545,4 triliun meningkat Rp17,8 persen dibandingkan capaian 2014. Sementara realisasi berdasarkan tiga wilayah juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Dalam catatan BKPM, realisasi kawasan Sumatera pada 2015 mencapai 2.823 proyek dengan nilai investasi Rp84 triliun, naik 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk investasi di kawasan Jawa, tercatat mencapai 15.331 proyek dengan nilai Rp296,8 triliun.

Adapun untuk wilayah ketiga tertinggi ialah Sulawesi yang mencatatkan realisasi investasi mencapai Rp33 triliun, naik 14 persen dibandingkan tahun 2014. (gir)
TOPIK TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER