Hal ini ditegaskan menyusul klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyatakan pemerintah telah memilih skema fasilitas regasifikasi di darat (onshore) dalam pengembangan proyek yang memiliki cadangan gas mencapai 10 triliun kaki kubik (TCF).
"Kita sesuai dengan hasil kajian dong. Kalau kajiannya kan offshore, seperti hasil kajian akhir Poten & Partners," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmaja di Jakarta, Selasa (23/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang juga komisaris PT Pertamina (Persero) ini menambahkan, saat ini Jokowi sendiri belum memutuskan ihwal skema pengembangan Blok Masela.
Sebelumnya, Rizal Ramli menyatakan pemerintah Indonesia akan mengembangkan lapangan abadi blok Masela dengan skenario pembangunan kilang LNG di darat karena potensi pendapatan hingga US$6,5 miliar per tahun.
Rizal Ramli mengatakan keputusan itu diambil setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh dan hati-hati, dengan memperhatikan masukan dari banyak pihak.
Dalam kajiannya, Rizal memperkirakan biaya pembagunan kilang darat akan menelan biaya investasi sebesar US$16 miliar. Sedangkan jika dibangun kilang apung di laut, biayanya mencapai US$22 miliar. Dengan demikian, kilang di darat US$6 miliar lebih murah dibandingkan dengan kilang di laut.
Merespon pernyataan Rizal, Juru Bicara Presiden, Johan Budi membantah bahwa pemerintah telah menetapkan nasib pengembangan blok Masela.
"Presiden masih mengkaji seluruh aspek proyek Masela. Mengingat besaranya skala dan kompleksitas proyek gas blok Masela, keputusan harus dibuat dengan sangat berhati hati," ujar Johan Budi. (gen)