Jokowi menyatakan belum akan memutuskan pengembangan blok Masela akan dilakukan secara offshore atau onshore, darat maupun laut, sebelum bertemu dengan investor dan kontraktor yang akan mengembangkan Blok Masela secara langsung. Ia mengaku masih ingin mengetahui secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan wilayah disekitar blok Masela.
“Tapi ini juga karena ada Pak Gubernur (Maluku) saya kira juga perlu kita dengar juga hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan wilayah keinginannya seperti apa,” kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Senin (1/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kedua, juga perlu saya sampaikan bahwa kita harus bisa memanfaatkan minyak dan gas, migas,” kata Presiden.
“Oleh sebab itu kali ini saya persilakan. Bisa Bappenas atau Menteri yang lain untuk menyampaikan mengenai nilai tambah atau multiplier effect yang berkaitan dengan pembangunan daerah,” jelas Jokowi.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengakui masih adanya perbedaan pandangan yang sangat tajam antara pengembangan Masela secara offshore dan onshore.
“Ada yang berargumentasi di laut dengan sejumlah argumentasi yang ada. Dari cost recovery kemudian juga pendapatan negara dan sebagainya. Termasuk juga ada yang berasumsi di darat akan menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat sekitar,” kata Pramono.
Karena masih ada perbedaan yang sangat tajam dalam mengambil keputusan, Pramono menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pengembangan Masela tidak diputuskan hari ini.
“Jadi keputusannya adalah tidak diputuskan hari ini. Presiden akan mengundang secara khusus investor, dalam hal ini Inpex dan Shell untuk didengarkan karena mereka yang nanti akan menjalankan,” tegas Pramono.
Seperti diketahui, proyek lapangan gas abadi Blok Masela, di Kabupaten Maluku Tenggara itu akan menjadi proyek gas terbesar di dunia. Karena itu, Pramono menilai memang perlu kesabaran untuk memutuskan.
Selain itu juga terdapat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry M. Baldan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menristek Dikti M. Nasir, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto. (gir/gir)