Jakarta, CNN Indonesia -- Berlarutnya keputusan pengembangan Lapangan Abadi di Blok Masela, Maluku menjadi sinyal negatif bagi investor. Kontraktor blok Masela dikhawatirkan hengkang akibat ketidakpastian proyek ini.
Praktisi senior bisnis hulu migas John Sadrak Karamoy mengkhawatirkan kemungkinan terburuk bahwa Inpex Corporation dan Royal Dutch Shell akan
angkat kaki dari proyek Masela jika dipaksakan memakai skema darat.
“Itu artinya bahwa Inpex akan ikut mengirimkan berita (negatif) kepada para investor lain di Indonesia dan calon investor yang akan mau masuk ke Indonesia. Dan tentu saja citra Indonesia akan menjadi sangat buruk di mata investor,” kata John di Jakarta, Senin (11/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, kata John, Presiden Joko Widodo dalam berbagai forum di dalam dan luar negeri sudah melakukan promosi dengan mengundang investor agar investasi atau sering disebut
foreign direct investment (FDI) di Indonesia meningkat.
Cadangan gas yang berukuran 10 TCF di wilayah frontier seperti di Masela merupakan peluang besar untuk Republik mendapatkan sumber devisa, dan untuk kepentingan lokal sebagai bahan baku untuk pembuatan produk petrokimia dan sumber energi seperti listrik dan makin banyak pemakaian gas sebagai bahan bakar akan menyumbang kepada penurunan jumlah gas emisi.
Menurutnya, Inpex sampai saat ini telah mengeluarkan hingga US$1,5 miliar untuk biaya eksplorasi di blok Masela selama 15 tahun. Mereka akhirnya menemukan cadangan gas yang diperkirakan di atas 10 TCF.
“Karena itu dia mempunyai hak untuk memanfaatkan penemuannya. Ingat, kalau Inpex sudah mengeluarkan US$1,5 miliar dan tidak dapat apa-apa, dia pasti akan hengkang dari blok itu, dan tidak akan ada bicara apa lagi,” katanya.
John menegaskan, dalam kontrak PSC tersirat bahwa hak pengembangan cadangan migas menjadi hak investor yang menemukan. Pasalnya, investor tersebut telah mengambil risiko dengan mengeluarkan dana pencarian (eksplorasi) dalam jumlah besar.
Sebagai pihak yang mendanai pembangunan proyek pengembangan penemuan itu, lanjutnya, investor yang akan mendapat bagian sekitar 30 persen dari penerimaan (setelah semua biaya) selama produksi berlangsung, menganggap proyek itu sudah ekonomis. Tentunya, John menilai pemerintah seharusnya tidak akan keberatan mendapatkan hak 70 persen karena secara sudah menguntungkan.
Ia juga menambahkan, ada juga ketentuan bahwa pemerintah akan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pengembangan penemuan cadangan migas itu. Untuk itu, merupakan tugas SKK Migas untuk meneliti rencana pengembangan (
plan of development/POD) apakah sudah memenuhi syarat dan standar teknis yang umum berlaku, serta meyakinkan besaran pembiayaan yang wajar dan hak Pemerintah tidak dibebani dengan biaya biaya lain.
Karena pertimbangan di atas, ujar John, Inpex mengharapkan agar Pemerintah segera memberikan persetujuan pelaksanaan proyek pengembangan penemuan cadangan gas di blok Masela itu dengan skema
floating LNG (FLNG).
“Kita tetap harus menghargai para investor (asing) yang sukses karena telah menemukan cadangan migas dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan Pemerintah dan yang telah mengeluarkan danainvestasi besar dan akan berkontribusi kepada penerimaan devisa," katanya.
"Kita wajib memberikan mereka kesempatan untuk menikmati hasil penemuan dariupaya pencarian mereka sampai ke titik di mana tidak menguntungkan lagi (non komersial), bukan mengambil alih cadangan sisa, karena kontrak sudah berakhir,” tutur John.
(gen)