Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo dijadwalkan bakal bertemu Inpex Corporation dan Shell Upstream Overseas Services selaku kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengelola Lapangan Abadi, Blok Masela.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, pertemuan antara Presiden dan kedua perusahaan akan membahas kelanjutan mengenai rencana pengembangan blok yang terletak di Laut Arafura, Maluku.
"Dalam satu dua hari akan dilakukan pertemuan dengan investor. Presiden akan panggil para investor karena beliau memahami bahwa risiko pertama yang akan dihadapi oleh investor karena sistem cost recovery itu kan investor mengeluarkan uang sampai dihasilkan, begitu dihasilkan diperoleh ada oenggantian biaya," kata Sudirman di Jakarta, Selasa (2/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Bos PT Pindad ini mengatakan selain membahas mengenai kelanjutan proyek tersebut, Presiden juga ingin mendengar masukan dari Inpex dan Shell perihal pertimbangan atas metode pengembangan blok yang ditaksir memiliki cadangan terbukti mencapai 10 triliun cubic feet (TCF).
Rencananya bahasan ini merupakan simpulan dari hasil rapat terbatas yang digelar 1 Februari kemarin.
"Karena tugas saya meyakinkan bahwa proses ini berjalan dengan baik, keputusan yang dihasilkan rasional dan bisa memenuhi kepentingan semua pihak," imbuhnya.
Sudirman membeberkan, dalam rapat terbatas yang dihadiri pula oleh manajemen PT Pertamina (Persero) itu terungkap sejumlah argumentasi mengenai perdebatan di dalam pengembangan blok Masela yang memanas selama ini.
Seperti diketahui, terdapat dua opsi mengenai pengembangan Blok Masela yakni kilang pengolahan gas alam cair (LNG) yang dibangun di darat (onshore) dan pembangunan fasilitas pengolahan LNG di laut atau terapung (Offshore).
Meski terasa hangat, faktanya keputusan pemerintah mengenai pengembangan Blok Masela ditetapkan paling lambat pada April mendatang, atau kembali molor tujuh bulan dari yang ditargetkan sebelumnya pada Oktober 2015.
"Saya tidak melihat ada potensi deadlock disini. Saya memberi kepercayaan penuh dan menghormati keputusan Presiden nantinya. Tugas Menteri menjalankan keputusan itu," pungkas Sudirman.
(gir)