Seperti diketahui, pada Januari 2016 Presiden Joko Widodo mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mengawasi upaya tersebut. BRG akan memfokuskan pada pemulihan di pulau Sumatra, Kalmantan dan Papua, yang memiliki luas lahan gambut terbesar.
Lead Environmental Specialist Bank Dunia Ann Jeanette Glauber mengatakan, agar efektif, upaya pemulihan tersebut harus direncanakan dengan baik dan menyertakan rencana pengelolaan jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Suatu perkiraan awal biaya pemulihan awal guna pemblokiran kanal dasar untuk dua juta hektar adalah Rp27 triliun. Angka itu belum termasuk biaya berulang untuk pengelolaan jangka panjang,” jelasnya di Jakarta, Kamis (25/2).
Ia menambahkan, pemulihan lahan yang efektif akan memprioritaskan daerah-daerah di mana investasi menawarkan keuntungan terbesar, seperti di daerah-daerah di mana hanya sebagian kecil dari total lahan gambut yang terkena dampak.
“Pengalaman internasional menunjukkan bahwa konservasi habitat lahan basah yang masih utuh lebih murah biayanya dibandingkan dengan pemulihan,” katanya.
Adapun sektor pertanian dan kehutanan dinilai telah menderita kerugian dan kerusakan mencapai Rp120 triliun pada tahun 2015. Kerusakan sektor tersebut, termasuk kerusakan infrastruktur dan peralatan. Sementara kerugiannya mencakup biaya rehabilitasi lahan yang terbakar untuk penanaman dan hilangnya pendapatan produksi selama periode rehabilitasi. (gir)