Jokowi Tekankan Tax Amnesty Dorong Infrastruktur
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Sabtu, 05 Mar 2016 05:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan kembali pentingnya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dalam mendorong pembangunan infrastruktur dalam negeri.
"Jadi, soal Tax Amnesty kami ingin ada aliran dana atau uang kembali dari luar masuk ke negara kita," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (4/3).
Jokowi mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan anggaran besar untuk proyek pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Pembangunan tersebut, ujarnya, berkaitan dengan terutama infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api dan bandara.
"Semua butuh anggaran, uang dan kecepatan. Untuk membangun itu semua dari APBN tidaklah cukup,"kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan APBN Indonesia bisa menutupi Rp 1.500 triliun dalam lima tahun. Padahal, kebutuhan APBN Indonesia melebihi Rp 5.000 triliun.
Kekurangan itulah, kata Jokowi, yang akan dicari dan diperkuat dari pendapatan negara sektor pajak atau melalui mekanisme pengampunan pajak.
Menunggu DPR
Jokowi juga mengatakan draf RUU Tax Amnesty beserta Surat Presiden telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jokowi menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU tersebut kepada DPR yang akan memulai reses pada 16 Maret mendatang.
"Jelas sudah disampaikan ke dewan. Tanya ke dewan jangan saya (soal perkembangan pembahasan Tax Amnesty)," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan rancangan undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akan dibahas usai masa reses atau awal April mendatang.
Ade memastikan itu agar proses revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak terganggu.
"Iya (RUU Tax Amnesty) pasti dibahas, dan itu tidak akan mengganggu jadwal pembahasan APBNP. APBNP Insya Allah sehat, Insya Allah aman dan itu pembahasan setelah reses," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta.
Ade menjelaskan, pembahasan revisi APBN 2016 akan mulai dibahas Badan Anggaran DPR dan pemerintah pada bulan Juni. Sehingga, dia menilai masih cukup waktu untuk membahas RUU Tax Amnesty. (gil)
"Jadi, soal Tax Amnesty kami ingin ada aliran dana atau uang kembali dari luar masuk ke negara kita," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (4/3).
Jokowi mengatakan saat ini Indonesia membutuhkan anggaran besar untuk proyek pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua butuh anggaran, uang dan kecepatan. Untuk membangun itu semua dari APBN tidaklah cukup,"kata Jokowi.
Kekurangan itulah, kata Jokowi, yang akan dicari dan diperkuat dari pendapatan negara sektor pajak atau melalui mekanisme pengampunan pajak.
Menunggu DPR
Jokowi juga mengatakan draf RUU Tax Amnesty beserta Surat Presiden telah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jokowi menyerahkan sepenuhnya pembahasan RUU tersebut kepada DPR yang akan memulai reses pada 16 Maret mendatang.
"Jelas sudah disampaikan ke dewan. Tanya ke dewan jangan saya (soal perkembangan pembahasan Tax Amnesty)," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Ketua DPR Ade Komarudin memastikan rancangan undang-undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) akan dibahas usai masa reses atau awal April mendatang.
Ade memastikan itu agar proses revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 tidak terganggu.
"Iya (RUU Tax Amnesty) pasti dibahas, dan itu tidak akan mengganggu jadwal pembahasan APBNP. APBNP Insya Allah sehat, Insya Allah aman dan itu pembahasan setelah reses," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta.
Ade menjelaskan, pembahasan revisi APBN 2016 akan mulai dibahas Badan Anggaran DPR dan pemerintah pada bulan Juni. Sehingga, dia menilai masih cukup waktu untuk membahas RUU Tax Amnesty. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK