Sampai 4 Maret, Pemerintah Tarik Utang Rp158 T Lewat SBN

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) mencatat hingga 4 Maret 2016 telah menerbitkan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp158 triliun atau 29,14 persen dari total penerbitan tahun ini yang mencapai Rp542 triliun.

"Jadi masih ada sisa 71 persen atau kurang lebih Rp384 triliun lagi yang kita harapkan pelan-pelan dapat dipenuhi sampai akhir tahun sehingga kebutuhan financing terpenuhi dengan baik" ujar Dirjen DJPPR Robert Pakpahan, di kantornya, Jakarta, Senin (7/3).

Rencananya penerbitan SBN tersebut akan digunakan sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran tahun ini yang dipatok mencapai 2,15 persen. Menambal defisit dengan cara menarik utang dianggap masih menjadi alternatif yang aman oleh Kemenkeu kendati posisi jumlah utang Indonesia per Desember 2015 sudah menembus angka Rp3 ribu triliun.

"Per Desember 2015, utang Indonesia tercatat mencapai Rp3.098 triliun atau US$223 miliar, rasio utang terhadap PDB mencapai 26,8 persen. Saya rasa itu masih angka yang aman," kata Robert.

Perlu diketahui untuk target penerbitan tahun ini pemerintah menargetkan mampu meraup Rp542 triliun dari pasar sekunder. Namun pada waktu yang bersamaan, pemerintah harus membayar beberapa kewajiban lainnya seperti membayar obligasi yang jatuh tempo tahun ini mencapai Rp190 triliun, membayar cash menagement untuk obligasi bertenor di bawah satu tahun yang mencapai Rp15 triliun dan untuk melakukan buy back sebesar Rp3 triliun,

Pilihan Redaksi Tawarkan Sukuk Ritel, Pemerintah Incar Dana Sampai Rp30 T Pemerintah Batalkan Penerbitan Dim Sum Bond Tahun Ini Pemerintah Tarik Utang Rp31 Triliun Lewat Lelang Sukuk Ritel

"Kira-kira ada sekitar lebih dari Rp200 triliun itu artinya kembali lagi yang tersedia untuk memenuhi pembiayaan tahun ini," katanya.

Robert mengatakan, penerbitan obligasi pemerintah awal tahun tidak akan memperketat likuiditas di pasar keuangan. Saat yang bersamaan pemerintah pusat juga mempercepat realisasi anggaran sejak awal tahun.

”Jadi penerbitan SBN ini tidak memengaruhi likuiditas,” ucapnya.

Selain itu, Robert juga berharap penerbitan obligasi pemerintah tidak akan terlalu menyaingi penerbitan obligasi yang dikeluarkan korporasi mengingat likuiditas yang tidak terlalu ketat. Tingginya imbal hasil yang dilekatkan dalam obligasi pemerintah yang nyaris tanpa risiko, Robert mengklaim bahwa hal itu sudah dilakukan perhitungan secara matang dari berbagai faktor sehingga membuat obligasi tersebut menarik. (gen)