Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli enggan mencampuri rencana parlemen Perancis mengenakan pajak impor progresif minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) mulai 2017 mendatang. Padahal, hari ini Rizal menjamu Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze dan sekelompok pengusaha di kantornya.
"Kita tidak bahas tadi soal CPO karena baru saja Menteri Perdagangan kembali dari Paris untuk bertemu dengan pemerintah Perancis, biar itu menjadi urusannya (Kemendag)," ujar Rizal, Senin (14/3).
Sementara Duta Besar Corinne Breuze mengatakan para pengusaha Perancis yang hadir bersamanya ingin turut mengambil bagian dalam pengembangan sektor maritim di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebagaimana sudah ditetapkan sektor maritim sebagai sektor prioritas oleh Presiden Joko Widodo, dan sebagian dari perusahaan kami sudah ada di Indonesia, mereka sebagian sudah beroperasi selama lebih dari 20 tahun dan kami sangat ingin berpartisipasi untuk pengembangan sektor ini, kami akan melakukan pertemuan lain hari ini," ujar Breuze.
Menanggapi rencana tersebut, Rizal mengatakan pemerintah Indonesia masih menambut baik minat investasi yang ditunjukan oleh pengusaha Perancis sepanjang investasi tersebut mampu berkontribusi positif bagi Indonesia.
"Karena mereka tertarik untuk bisa bekerjasama di dalam bidang yang terkait dengan maritim, energi, teknologi, dan lain-lain karena mereka melihat pemerintah kita betul-betul serius untuk mengembangkan poros maritim dan yang kedua hubungan Indonesia Perancis sudah sedemikian lama, saling menguntungkan sehingga penting bagi kita semua untuk meningkatkan hubungan bisnis," katanya.
Negosiasi bisnis antar kedua negara akan diadakan dalam workshop dan seminar pada bulan Oktober mendatang. Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pertemuan antar pebisnis dua negara agra membuahkan hasil.
"Secara spesifik nanti akan ada workshop antara perusahaan-perusahaan Perancis yang tertarik di maritim sektor dan perusahaan-perusahaan Indonesia, nanti akan kami fasilitasi sehingga bisa terjadi interaksi dan kesepakatan bisnis yang konkret," kata Breuze.
(gen)