IMF Ragukan Kesaktian Tax Amnesty Dongkrak Penerimaan Negara
Elisa Valenta Sari | CNN Indonesia
Selasa, 15 Mar 2016 16:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dana Internasional Moneter atau International Monetary Fund (IMF) meragukan implementasi kebijakan pengampunan pajak (Tax Amnesty) mampu meningkatkan penerimaan pemerintah Indonesia.
"Mungkin saja, tapi kami tidak begitu yakin. Kami sedikit skeptis mengenai tax amnesty yang diberlakukan dimanapun," ujar Kepala Misi IMF untuk Indonesia Luis E. Breuer dalam teleconference di Jakarta, Selasa (15/3).
Breuer mengatakan, berdasarkan pengamatan IMF, banyak negara yang gagal dalam menerapkan pengampunan pajak.
"Banyak negara di dunia yang mencoba kebijakan pengampunan pajak. Namun kebijakan tersebut nyatanya tidak mampu mendongkrak penerimaan secara signifikan," ujarnya.
Justru menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mencari sumber pendapatan baru karena selama ini Indonesia dinilai terlalu bergantung dari penerimaan sektor minyak dan gas (migas) maupun komoditas sumber daya alam (SDA). Penerimaan negara berbasis komoditas tersebut tentu saja tidak bisa diandalkan akibat merosotnya harga yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pajak BBM
Pemerintah juga disarankan mamu memperluas basis pajak guna mendapatkan pemasukan dari subjek dan objek pajak yang selama ini tidak pernah disentuh. Salah satunya yakni pengenaan pajak bahan bakar minyak (BBM).
"Jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki karakteristik yang sama, penerimaan perpajakan Indonesia tergolong masih rendah, ketika harga minyak jatuh, penerimaan Indonesia pasti juga akan berkurang. Harus ada upaya untuk mengalihkan ketergantungan yang ada selama ini," kata Breuer.
Secara keseluruhan, IMF menganggap bahwa strategi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup tepat. IMF menyambut baik langkah pemerintah yang mempertimbangkan adanya revisi APBN 2016 dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang lebih rendah.
"Saya harap saya salah mengenai ini terhadap Indonesia, tapi berharap saja semoga diskusi dengan parlemen mengenai tax amnesty berjalan baik," lanjut Breuer. (gen)
"Mungkin saja, tapi kami tidak begitu yakin. Kami sedikit skeptis mengenai tax amnesty yang diberlakukan dimanapun," ujar Kepala Misi IMF untuk Indonesia Luis E. Breuer dalam teleconference di Jakarta, Selasa (15/3).
Breuer mengatakan, berdasarkan pengamatan IMF, banyak negara yang gagal dalam menerapkan pengampunan pajak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Justru menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mencari sumber pendapatan baru karena selama ini Indonesia dinilai terlalu bergantung dari penerimaan sektor minyak dan gas (migas) maupun komoditas sumber daya alam (SDA). Penerimaan negara berbasis komoditas tersebut tentu saja tidak bisa diandalkan akibat merosotnya harga yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah juga disarankan mamu memperluas basis pajak guna mendapatkan pemasukan dari subjek dan objek pajak yang selama ini tidak pernah disentuh. Salah satunya yakni pengenaan pajak bahan bakar minyak (BBM).
"Jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki karakteristik yang sama, penerimaan perpajakan Indonesia tergolong masih rendah, ketika harga minyak jatuh, penerimaan Indonesia pasti juga akan berkurang. Harus ada upaya untuk mengalihkan ketergantungan yang ada selama ini," kata Breuer.
Secara keseluruhan, IMF menganggap bahwa strategi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup tepat. IMF menyambut baik langkah pemerintah yang mempertimbangkan adanya revisi APBN 2016 dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan yang lebih rendah.
"Saya harap saya salah mengenai ini terhadap Indonesia, tapi berharap saja semoga diskusi dengan parlemen mengenai tax amnesty berjalan baik," lanjut Breuer. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK