Buka Akses Data Bank, Ditjen Pajak Minta Jokowi Turun Tangan

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Selasa, 29/03/2016 13:06 WIB
Buka Akses Data Bank, Ditjen Pajak Minta Jokowi Turun Tangan Menkeu Bambang Brodjonegoro menilai pemeriksaan dan penegakan hukum pajak menjadi lebih optimal dengan dukungan ketersediaan data dari bank. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma).
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) meminta dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merestui pengumpulan data potensi pajak yang dimiliki oleh para nasabah perbankan di Indonesia.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan ke depannya pemeriksaan dan penegakan hukum pajak menjadi lebih optimal dengan dukungan ketersediaan data dari bank.


"Mengumpulkan pajak tanpa data yang cukup ya istilahnya berperang tanpa menggunakan senjata. Senjatanya untuk mengumpulkan pajak adalah data. Jadi kita masih butuh akses data yang lebih banyak," kata Bambang dalam pengarahan pegawai pajak di kantor pusat DJP, Jakarta, Selasa (29/3).


Saat ini mengakses data sektor perbankan masih sulit dilakukan mengingat saat ini sektor tersebut dilindungi oleh Undang-undang Perbankan yang menjamin kerahasiaan data para nasabah. Padahal, menurut Bambang sektor tersebut merupakan yang paling potensial dijadikan objek pajak.

"Perbankan tidak harus rekeningnya. Pemakaian kartu kredit, misalkan. Itu kan sesuatu yang bisa kita akses sebenarnya," jelasnya.

Bambang menjelaskan, DJP sampai saat ini terus meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusianya, sampai dengan pengembangan sistem teknologi yang saat ini belum cukup memadai.

Menurutnya, dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, DJP pun tidak bisa bekerja secara individual. Perlu adanya dukungan dari stakeholder terkait, guna mengakselerasi rencana yang dicanangkan.

"Paling penting dari pajak itu adalah pengumpulan data. Tanpa data, DJP akan sulit mengumpulkan jumlah pajak yang sebenarnya," kata Bambang.

Bambang mengakui target penerimaan pajak tahun ini sebesar Rp1.360 triliun jelas tidak mudah maka dari itu arahan dan dukungan Presiden Jokowi dinilai sangat dibutuhkan terutama di lingkungan DJP di seluruh Indonesia, dalam rangka bukan hanya mengejar target tapi juga menjadikan pajak instrumen penting perekonomian nasional. (gen)