Vice President Samsung Electronics Indonesia, Lee Kang Hyun mengatakan investor ponsel pintar bisa menggelontorkan uangnya lebih rendah jika bisa memilih skema 100 persen TKDN untuk piranti lunak (software) saja.
Ia menganggap hal itu merupakan perlakuan tidak adil bagi perusahaannya yang telah melakukan investasi hardware. Lee menyatakan nilai investasi hardware jauh lebih mahal dibanding investasi software.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, ia juga belum tahu mengenai variabel apa saja yang digunakan pada formulasi TKDN software jika itu jadi diberlakukan. Menurutnya, formulasi TKDN hardware pasti memiliki unsur yang lebih rumit dibandingkan formulasi software sehingga kedua hal itu tidak memiliki perbandingan yang setara.
Lebih lanjut, ia mengatakan telah menyampaikan keluhan ini ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Ia berharap, instansi yang dipimpin Saleh Husin tersebut bisa mempertimbangkan kebijakan tersebut sebelum benar-benar diberlakukan.
"Samsung inginnya jangan 100 persen software begitu saja. Kasihan yang lain yang sudah investasi," terangnya.
Skema pertama adalah 100 persen hardware untuk kontribusi komponen manufaktur. Skema kedua, 75 persen hardware dan 25 persen software. Skema ketiga adalah hardware dan software masing-masing 50 persen. Skema keempat, 25 persen hardware dan 75 persen. Lalu skema kelima adalah 0 persen hardware dan 100 persen software.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan TKDN software sebesar 100 persen nantinya dimungkinkan jika produk tersebut memiliki pengguna aktif yang cukup banyak. Jika pengguna aktifnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan Kemenperin, maka vendor ponsel pintar tak bisa mengajukan TKDN software 100 persen.
"Jadi kalau memang mau hardware 100 persen bukan TKDN, maka software 100 persen bisa TKDN asal produknya ada active user yang banyak. Namun terkait batasan seberapa besarnya, masih akan kami bicarakan di tingkat teknis," jelas Putu di Jakarta, awal bulan ini. (gir)