Jokowi Marah Besar PLTS Morotai Hanya Dioperasikan Satu Orang
Diemas Kresna Duta | CNN Indonesia
Rabu, 06 Apr 2016 14:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik kurang optimalnya mekanisme pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba di Morotai, Maluku Utara. Kritik ini diungkapkannya lantaran pengoperasian pembangkit berkapasitas 600 kilowatt (KW) itu hanya dilakukan oleh satu orang.
"(PLTS) sebesar ini yang menangani hanya satu orang! Peralatan sebesar dan sebanyak itu, hanya satu orang (yang menangani)," ujar Jokowi, Rabu (6/4).
Menyusul minimnya sumber daya manusia (SDM) di PLTS Daruba, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said segera menginstruksikan operator PLTS yakni PT PLN (Persero) untuk menambah jumlah SDM.
Menanggapi pernyataan tadi, Menteri Sudirman berjanji meneruskan instruksi terkait penambahan pekerja sekaligus strategi dalam menggandeng sejumlah perguruan tinggi guna menyelesaikan kendala yang ada.
"PLN pasti punya sistem, punya outsource, penyedia jasa. Tapi betul, menjadi program kita untuk melatih dan memperbanyak SDM yang memahami pemeliharaan. Ini akan masif, dibangun di mana-mana. Sudah waktunya kita bicara dengan kampus setempat untuk mendidik teknisi-teknisi supaya tenaga pemeliharaan makin banyak," ujar Sudirman.
Buat Standarisasi
Menyusul rencana pemerintah yang akan menggenjot penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan, Sudirman bilang ke depannya pihaknya akan membuat standarisasi yang berbeda khususnya untuk pembangkit di pulau-pulau terluar seperti Morotai.
Di mana standarisasi ini akan berbeda dengan perbedaan dari pulau-pulau besar seperti Jawa dan Kalimantan.
"Kemarin Presiden mengingatkan supaya aspek pemeliharaan diperhatikan. Saya kira daerah-daerah yang agak remote, seperti Morotai dan banyak lagi lainnya, harus dibuat standar yang berbeda dari pulau besar. Harus ada mitra yang bisa diajak diskusi, tidak bisa dengan standar umum. Ditambah orangnya", jelas Sudirman.
Meski jumlah masyarakat yang dilayani tidak besar, Sudirman menambahkan, adanya standarisasi dimaksudkan agar pada saat terjadi permasalahan, penanganan terhadap pembangkit yang umumnya berada di remote area tak akan menjadi halangan.
"Karena jarak, ketika ada informasi mengenai kebutuhan pemeliharaan pasti tidak bisa langsung direspons. Aspek persediaan suku cadang dan regular checking menjadi aspek yang penting. Bisa dipahami mengapa Presiden menekankan pentingnya aspek pemeliharaan, terutama daerah terpencil seperti ini,” lanjut Sudirman. (gen)
"(PLTS) sebesar ini yang menangani hanya satu orang! Peralatan sebesar dan sebanyak itu, hanya satu orang (yang menangani)," ujar Jokowi, Rabu (6/4).
Menyusul minimnya sumber daya manusia (SDM) di PLTS Daruba, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said segera menginstruksikan operator PLTS yakni PT PLN (Persero) untuk menambah jumlah SDM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PLN pasti punya sistem, punya outsource, penyedia jasa. Tapi betul, menjadi program kita untuk melatih dan memperbanyak SDM yang memahami pemeliharaan. Ini akan masif, dibangun di mana-mana. Sudah waktunya kita bicara dengan kampus setempat untuk mendidik teknisi-teknisi supaya tenaga pemeliharaan makin banyak," ujar Sudirman.
Menyusul rencana pemerintah yang akan menggenjot penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan, Sudirman bilang ke depannya pihaknya akan membuat standarisasi yang berbeda khususnya untuk pembangkit di pulau-pulau terluar seperti Morotai.
Di mana standarisasi ini akan berbeda dengan perbedaan dari pulau-pulau besar seperti Jawa dan Kalimantan.
"Kemarin Presiden mengingatkan supaya aspek pemeliharaan diperhatikan. Saya kira daerah-daerah yang agak remote, seperti Morotai dan banyak lagi lainnya, harus dibuat standar yang berbeda dari pulau besar. Harus ada mitra yang bisa diajak diskusi, tidak bisa dengan standar umum. Ditambah orangnya", jelas Sudirman.
Meski jumlah masyarakat yang dilayani tidak besar, Sudirman menambahkan, adanya standarisasi dimaksudkan agar pada saat terjadi permasalahan, penanganan terhadap pembangkit yang umumnya berada di remote area tak akan menjadi halangan.
"Karena jarak, ketika ada informasi mengenai kebutuhan pemeliharaan pasti tidak bisa langsung direspons. Aspek persediaan suku cadang dan regular checking menjadi aspek yang penting. Bisa dipahami mengapa Presiden menekankan pentingnya aspek pemeliharaan, terutama daerah terpencil seperti ini,” lanjut Sudirman. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK