"Nanti akan diputuskan 2018, saat ini masih dalam proses studi," kata Jokowi di Kementerian ESDM, Senin (29/2).
Hal itu disebabkan pemerintah memerlukan waktu untuk memberikan ruang kepada investor, apakah untuk investasi di darat atau di perairan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi ingin agar pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair tidak hanya sekadar mengeksploitasi tapi tanpa manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan perlunya memikirkan persoalan dana minyak dan petroleum untuk ketahanan energi ke depan serta pembangunan regional.
"Jangan sampai duitnya dipakai semuanya sehingga kita enggak punya uang yang berhenti, yang bisa dimanfaatkan jangka panjang," kata Jokowi.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan perhatian pemerintah bukan hanya sekadar hitung-hitungan bisnis. Pemerintah ingin agar pengembangan wilayah dan masyarakat Indonesia bagian timur diperhatikan.
Hal ini yang akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan investasi di darat ataukah perairan, ujar Johan ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (29/2).
"Pemerintah tidak ingin terburu-buru karena dampaknya luas dan baru bisa memetik pada 2019,"ujarnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap merekomendasikan pembangunan fasilitas regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di laut (offshore) untuk pengembangan blok Masela di Maluku.
"Kita sesuai dengan hasil kajian dong. Kalau kajiannya kan offshore, seperti hasil kajian akhir Poten & Partners," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmaja di Jakarta, Selasa (23/2). (gir)