Jokowi Putuskan Nasib Investasi Blok Masela pada 2018
Utami Diah Kusumawati | CNN Indonesia
Senin, 29 Feb 2016 15:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan memutuskan nasib investasi (Final Investment Decision/FID) terkait pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair (LNG) di blok Masela, Maluku pada 2018. Sementara rencana pengembangan (Plan of Development/POD) tetap tahun ini.
"Nanti akan diputuskan 2018, saat ini masih dalam proses studi," kata Jokowi di Kementerian ESDM, Senin (29/2).
Hal itu disebabkan pemerintah memerlukan waktu untuk memberikan ruang kepada investor, apakah untuk investasi di darat atau di perairan.
"Yang paling penting, kami ingin eksploitasi ini nantinya ke depan bermanfaat bagi pengembangan regional Indonesia bagian timur," kata Jokowi menegaskan.
Jokowi ingin agar pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair tidak hanya sekadar mengeksploitasi tapi tanpa manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
"Itu desainnya yang saya minta dari Menteri ESDM maupun Bappenas," ujarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan perlunya memikirkan persoalan dana minyak dan petroleum untuk ketahanan energi ke depan serta pembangunan regional.
"Jangan sampai duitnya dipakai semuanya sehingga kita enggak punya uang yang berhenti, yang bisa dimanfaatkan jangka panjang," kata Jokowi.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan perhatian pemerintah bukan hanya sekadar hitung-hitungan bisnis. Pemerintah ingin agar pengembangan wilayah dan masyarakat Indonesia bagian timur diperhatikan.
Hal ini yang akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan investasi di darat ataukah perairan, ujar Johan ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (29/2).
"Pemerintah tidak ingin terburu-buru karena dampaknya luas dan baru bisa memetik pada 2019,"ujarnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap merekomendasikan pembangunan fasilitas regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di laut (offshore) untuk pengembangan blok Masela di Maluku.
Hal ini ditegaskan menyusul klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyatakan pemerintah telah memilih skema fasilitas regasifikasi di darat (onshore) dalam pengembangan proyek yang memiliki cadangan gas mencapai 10 triliun kaki kubik (TCF).
"Kita sesuai dengan hasil kajian dong. Kalau kajiannya kan offshore, seperti hasil kajian akhir Poten & Partners," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmaja di Jakarta, Selasa (23/2). (gir)
"Nanti akan diputuskan 2018, saat ini masih dalam proses studi," kata Jokowi di Kementerian ESDM, Senin (29/2).
Hal itu disebabkan pemerintah memerlukan waktu untuk memberikan ruang kepada investor, apakah untuk investasi di darat atau di perairan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi ingin agar pembangunan fasilitas pengolahan gas alam cair tidak hanya sekadar mengeksploitasi tapi tanpa manfaat bagi masyarakat sekitarnya.
Tak hanya itu, Jokowi juga menekankan perlunya memikirkan persoalan dana minyak dan petroleum untuk ketahanan energi ke depan serta pembangunan regional.
"Jangan sampai duitnya dipakai semuanya sehingga kita enggak punya uang yang berhenti, yang bisa dimanfaatkan jangka panjang," kata Jokowi.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan perhatian pemerintah bukan hanya sekadar hitung-hitungan bisnis. Pemerintah ingin agar pengembangan wilayah dan masyarakat Indonesia bagian timur diperhatikan.
Hal ini yang akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan investasi di darat ataukah perairan, ujar Johan ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (29/2).
"Pemerintah tidak ingin terburu-buru karena dampaknya luas dan baru bisa memetik pada 2019,"ujarnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap merekomendasikan pembangunan fasilitas regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di laut (offshore) untuk pengembangan blok Masela di Maluku.
"Kita sesuai dengan hasil kajian dong. Kalau kajiannya kan offshore, seperti hasil kajian akhir Poten & Partners," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Widhyawan Prawiraatmaja di Jakarta, Selasa (23/2). (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK