Jokowi Ingin Pusat dan Daerah Bersinergi Sejahterakan Rakyat

Brebes, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi kerakyatan lebih disinergiskan antara pemerintah pusat dan daerah. Selama ini, Jokowi menilai antara keduanya masih bekerja secara sendiri-sendiri.

"Saya ingin memberikan tekanan intinya kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), " kata Jokowi dalam acara peluncuran Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Sub Terminal Agribisnis Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4).

Tak hanya itu, Jokowi menekankan sinergisme tidak hanya dilakukan antar pemerintah namun juga perlu dilakukan pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat kecil sebagai pelaku utama ekonomi rakyat, seperti nelayan, petani ataupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Untuk mencapai tujuan itu, Jokowi mengatakan pemerintah telah menetapkan Kabupaten Brebes sebagai daerah percontohan pertama untuk program sinergitas pemerintah dan rakyat.

"Kita lihat apakah gotong royong sinergi ini berhasil, setengah berhasil atau hampir berhasil," kata Jokowi.

Namun demikian, Jokowi menyampaikan rasa optimisnya akan keberhasilan program pemerintah jika semua pihak bersama-sama mengerjakan dan menjalankan program pemerintah.

Jika program sinergis di Kabupaten Brebes berhasil, ujarnya, maka nantinya program serupa akan turut diimplementasikan di kabupaten dan kota lain di seluruh Indonesia

"Begitu di Brebes berhasil kelihatan semua hasilnya, langsung semua kabupaten kota akan kita kerjakan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku semakin menyadari bahwa masih banyak kegiatan di setiap kementerian menimbulkan risiko tumpang tindih. Padahal, ujarnya, kalau program tersebut dikerjakan secara bersama-sama maka dampaknya akan lebih optimal dibandingkan bila masing-masing bekerja sendiri.

"Itu awalnya (mengapa) merancang program ini. Kami lihat kegiatan di kementerian satukan ke atas jadi program besar," ujarnya.

Darmin mengatakan dibalik hasilnya nanti, program sinergis ini diharapkan bisa menjadi model bagaimana mengatasi persoalan di masyarakat terutama kemiskinan dan kesenjangan.

"Apa yang dilakukan hari ini merupakan permulaan awal dari suatu kerjasama untuk menjawab persoalan riil di lapangan," kata Darmin.

Persoalan tersebut salah satunya adalah yang menyangkut bidang pertanian khususnya komoditi pangan dan holtikultura.

Darmin mencontohkan misalnya petani bawang di Brebes yang sering mengalami penurunan harga di saat musim panen. Selain itu, kondisi bawang yang tidak tahan lama atau mudah membusuk membuat para petani mesti cepat-cepat menjual produksi mereka ke pasar.

"Oleh karena itu, tantangan kita bisa enggak membuat harga tidak turun pas musim panen serta membuat produk lebih tahan lama sehingga petani tidak terburu-buru menjual dan pasar dibanjiri bawang mentah," ujar Darmin.

Pantau Harga Lewat Aplikasi

Sementara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemerintah daerah Jateng menginisiasikan aplikasi SiHaTi (Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi) untuk membantu mengendalikan laju inflasi di daerah dan menjaga harga pangan tetap stabil.

"Pemda Jateng dibantu BI membuat aplikasi SiHaTi untuk memantau Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)," kata Ganjar menjelaskan.

Melalui aplikasi ini, ujarnya, pemda bisa mendapatkan informasi harian mengenai harga komoditas pangan di provinsi Jawa Tengah. Misalnya melalui sistem dashboard berupa barometer harga yang ditandai dengan warna merah, kuning dan hijau (relatif aman).

Jika barometer bergerak menuju warga kuning, ujarnya, maka pemda akan segera berkomunikasi dengan tim untuk mengecek apa yang menjadi penyebab naiknya harga.

Pilihan Redaksi Pemerintah Tambah Bantuan untuk Ibu Hamil Jadi Rp1,2 Juta Tak Mendesak, Ketua DPR Didesak Tunda Proyek Perpustakaan Bangun Daerah Tertinggal, TNI Gaet Kementerian Desa Rizal Ramli Sebarkan Kartu Asuransi Nelayan

"Misalnya yang mendapatkan perhatian harga telur atau bawang. Ini akan kami lakukan intervensi," ujar Ganjar.

Dengan demikian, tambahnya, pemda bisa melakukan intervensi secara cepat terhadap para pihak yang melakukan permainan harga di tengah. Pemda juga bisa menugaskan para bupati serta walikota untuk terus memantau kondisi harga komoditas di wilayah mereka.

Ditemui usai acara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan adanya aplikasi bisa membantu dalam peningkatan kesejahteraan petani serta menjaga harga jual untuk konsumen tetap terjaga.

"Melalui aplikasi petani bisa bertanya sifatnya 24 jam mengenai semua aspek produk pertanian apakah pupuk, tanah dan sebagainya," ujar Rudiantara.

Tak hanya itu, aplikasi juga bisa menyediakan informasi untuk peningkatan produktivitas mulai dari produksi hingga pascaproduksi, termasuk di antaranya urusan pemasaran hasil produksi panen. (gen)