Cerita Ketua Organda Jakarta Jajal Transportasi Online
Giras Pasopati | CNN Indonesia
Selasa, 12 Apr 2016 16:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyatakan pernah mencoba langsung salah satu jasa transportasi berbasis aplikasi online untuk merasakan kelebihan dan kekurangannya.
Shafruhan mengaku, memang terdapat kelebihan dari jasa transportasi online, salah satunya adalah terkait tarif yang murah. Ia menilai masyarakat memang tidak bisa disalahkan jika lebih memilih transportasi online, dibandingkan dengan moda angkutan yang telah tergabung dengan Organda.
“Saya pernah coba. Memang murah. Misalnya saya harusnya bayar Rp100.000, tapi cuma bayar Rp10.000. Kami memang tidak bisa menyalahkan masyarakat karena memilih itu,” ujarnya dalam acara Lunch at Newsroom yang disiarkan CNNIndonesia.com, Selasa (12/4).
Namun, ia juga menjelaskan bahwa dalam hal ini bukanlah persaiangan antara tranportasi online dengan konvensional. Shafruhan menyatakan, beberapa anggota Organda juga sudah memiliki aplikasi online.
“Jadi sebenarnya bukan transportasi online versus transportasi konvensional ya. Seharusnya transportasi legal dan illegal, karena kami kan sesuai dengan perundangan angkutan umum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit menyatakan ia lebih memilih istilah transportasi yang regulated dan unregulated. Dalam hal ini adalah yang diatur dalam perundangangan dan yang tidak diatur.
“Saya tidak bilang hal ini legal versus illegal. Tapi regulated dengan unregulated,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam hal ini transportasi online cenderung bersifat private contract, yaitu kontrak antara pengguna dan pemberi jasa saja. Hal itu berbeda dengan Organda yang memiliki sifat public contract, karena diatur dalam perundangan.
“Gampangnya, kalau menikah harus didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama) agar jelas dan diakui negara. Maka wanprestasi dalam private contract sama dengan tidak menikah di KUA,” jelasnya.
Seperti diketahui, keberadaan layanan kendaraan panggilan berbasis aplikasi (transportasi online) belakangan memunculkan polemik besar di industri transportasi nasional.
Perusahaan penyedia aplikasi tersebut telah melanggar pasal 138 ayat (3) UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Tak hanya itu, layanan perusahaan tersebut juga dinilai melakukan pelanggaran pasal 139 ayat (4) UU no. 22 tahun 2009 mengenai penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (gir)
Shafruhan mengaku, memang terdapat kelebihan dari jasa transportasi online, salah satunya adalah terkait tarif yang murah. Ia menilai masyarakat memang tidak bisa disalahkan jika lebih memilih transportasi online, dibandingkan dengan moda angkutan yang telah tergabung dengan Organda.
“Saya pernah coba. Memang murah. Misalnya saya harusnya bayar Rp100.000, tapi cuma bayar Rp10.000. Kami memang tidak bisa menyalahkan masyarakat karena memilih itu,” ujarnya dalam acara Lunch at Newsroom yang disiarkan CNNIndonesia.com, Selasa (12/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Jadi sebenarnya bukan transportasi online versus transportasi konvensional ya. Seharusnya transportasi legal dan illegal, karena kami kan sesuai dengan perundangan angkutan umum,” jelasnya.
“Saya tidak bilang hal ini legal versus illegal. Tapi regulated dengan unregulated,” katanya.
Ia menjelaskan, dalam hal ini transportasi online cenderung bersifat private contract, yaitu kontrak antara pengguna dan pemberi jasa saja. Hal itu berbeda dengan Organda yang memiliki sifat public contract, karena diatur dalam perundangan.
“Gampangnya, kalau menikah harus didaftarkan di KUA (Kantor Urusan Agama) agar jelas dan diakui negara. Maka wanprestasi dalam private contract sama dengan tidak menikah di KUA,” jelasnya.
Perusahaan penyedia aplikasi tersebut telah melanggar pasal 138 ayat (3) UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Tak hanya itu, layanan perusahaan tersebut juga dinilai melakukan pelanggaran pasal 139 ayat (4) UU no. 22 tahun 2009 mengenai penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK