Dorong Transformasi TKI, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp44 T
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Selasa, 19 Apr 2016 18:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan mendorong percepatan tranformasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari yang tak memiliki keahlian (unskilled) menjadi Tenaga Profesional Indonesia (TPI).
Demi mendukung program itu, pemerintah akan mengalokasikasi anggaran senilai Rp44 triliun selama lima tahun ke depan.
Anggaran itu digunakan baik untuk pengadaan infrastruktur, fasilitas pendukung, hingga tenaga ahli pelatih (trainer).
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Mineral, Rizal Ramli mengungkapkan salah satu cara untuk mempercepat transformasi adalah dengan mendorong pendidikan vokasi ataupun kejuruan.
Sebab, selama ini pemerintah lebih mengedepankan pendidikan umum, seperti sistem yang dianut Amerika Serikat dan Inggris
Demi mendukung program itu, pemerintah akan mengalokasikasi anggaran senilai Rp44 triliun selama lima tahun ke depan.
Anggaran itu digunakan baik untuk pengadaan infrastruktur, fasilitas pendukung, hingga tenaga ahli pelatih (trainer).
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Mineral, Rizal Ramli mengungkapkan salah satu cara untuk mempercepat transformasi adalah dengan mendorong pendidikan vokasi ataupun kejuruan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Padahal ada sistem pendidikan lain yang lebih mengutamakan sistem pendidikan kejuruan yaitu vocational training dan politeknik yaitu sistem pendidikan di Jerman, Australia, dan Swiss. Itu mereka lebih fokus, lebih mementingkan pendidikan kejuruan sehingga alumninya bisa masuk cepat ke industri," ujar Rizal usai menggelar Rapat Koordinasi di kantornya, Selasa (19/4).
Rizal membeberkan, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp414 triliun untuk pembiayaan pendidikan umum. Meski akan menghasilkan SDM dengan pengetahuan yang mumpuni, namun ia berkeyakinan SDM tadi tak memiliki kemampuan (skill) yang memadai.
Rizal mengungkapkan, transformasi TKI menjadi TPI bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga bisa menunjang pertumbuhan ekononi yang berkualitas.
"Pernah dengar kan, bahwa kadang-kadang pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas artinya skillnya terbatas sehingga kesejahteraan kerjanya juga terbatas," ujarnya.
Selain itu, Rizal bilang tranformasi TKI juga diharapkan bisa mendongkrak raupan devisa dari TKI.
Sebab, dengan hanya mengekspor TKI unskilled pemerintah hanya memperoleh devisa sekitar US$10 miliar pada 2015.
"Diharapkan, dengan transformasi ini bisa meningkat lima kalinya. Itu, juga minimum perkiraannya, bisa lebih tinggi," cetusnya.
Lebih lanjut, Rizal menegaskan pemerintah akan berkomitmen meningkatkan daya saing tenaga profesional Indonesia ke depan.
Hal ini, sejalan dengan tuntutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang melepas batas negara bagi pekerja profesional.
Selain itu, pemerintah juga bakal mendorong pendidikan kejuruan, pemerintah juga akan meningkatkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kalau kita ngga siapkan tenaga kerja kita, termasuk sertifikasinya, itu tenaga kerja kita bisa kalah nanti. Nanti, akuntan semua dari Filipina atau dari mana," imbuhnya.
Di tempat yang sama Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri menambahkan, salah satu penyebab ketimpangan sosial adalah masalah ketenagakerjaan.
Dengan mendorong pendidikan kejuruan, tenaga kerja bisa memiliki keahlian yang bisa menjadi modal untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi.
"Kesenjangan antara pekerja terampil dan tidak terampil akhirnya menghasilkan kesenjangan upah. Ada orang yang dibayar begitu rendah karena sakin tidak punya skill-nya, ada orang yang dibayar sedemikian tinggi karena saking pintarnya," tuturnya.
Ke depan, Hanif juga berkomitmen akan mengubah image BLK sehingga bisa menjadi lembaga penghasil tenaga profesional terpercaya.
"Istilah kita, BLK-pro. Itu kami belajar dari pengalaman di sejumlah negara-negara di Eropa, maupun negara Skandinavia yang memang untuk professional trainingnya baik," ujarnya
(dim/gen)
Rizal membeberkan, tahun ini pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp414 triliun untuk pembiayaan pendidikan umum. Meski akan menghasilkan SDM dengan pengetahuan yang mumpuni, namun ia berkeyakinan SDM tadi tak memiliki kemampuan (skill) yang memadai.
"Pernah dengar kan, bahwa kadang-kadang pertumbuhan ekonomi tidak berkualitas artinya skillnya terbatas sehingga kesejahteraan kerjanya juga terbatas," ujarnya.
Selain itu, Rizal bilang tranformasi TKI juga diharapkan bisa mendongkrak raupan devisa dari TKI.
Sebab, dengan hanya mengekspor TKI unskilled pemerintah hanya memperoleh devisa sekitar US$10 miliar pada 2015.
"Diharapkan, dengan transformasi ini bisa meningkat lima kalinya. Itu, juga minimum perkiraannya, bisa lebih tinggi," cetusnya.
Lebih lanjut, Rizal menegaskan pemerintah akan berkomitmen meningkatkan daya saing tenaga profesional Indonesia ke depan.
Hal ini, sejalan dengan tuntutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang melepas batas negara bagi pekerja profesional.
Selain itu, pemerintah juga bakal mendorong pendidikan kejuruan, pemerintah juga akan meningkatkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan.
"Kalau kita ngga siapkan tenaga kerja kita, termasuk sertifikasinya, itu tenaga kerja kita bisa kalah nanti. Nanti, akuntan semua dari Filipina atau dari mana," imbuhnya.
Dengan mendorong pendidikan kejuruan, tenaga kerja bisa memiliki keahlian yang bisa menjadi modal untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi.
"Kesenjangan antara pekerja terampil dan tidak terampil akhirnya menghasilkan kesenjangan upah. Ada orang yang dibayar begitu rendah karena sakin tidak punya skill-nya, ada orang yang dibayar sedemikian tinggi karena saking pintarnya," tuturnya.
Ke depan, Hanif juga berkomitmen akan mengubah image BLK sehingga bisa menjadi lembaga penghasil tenaga profesional terpercaya.
"Istilah kita, BLK-pro. Itu kami belajar dari pengalaman di sejumlah negara-negara di Eropa, maupun negara Skandinavia yang memang untuk professional trainingnya baik," ujarnya
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK