Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menyatakan masih menunggu keputusan pemegang saham, dalam hal ini pemerintah, terkait pembentukan induk usaha (
holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi.
“Untuk skema (
holding) kami masih menunggu keputusan pemegang saham seperti apa,” tutur Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/4).
Dwi menilai pembentukan
holding tersebut mampu membuat bisnis perminyakan dan gas bumi perusahaan-perusahaan pelat merah menjadi lebih kuat. Pasalnya, pembentukan
holding merupakan bentuk sinergi antar BUMN sejenis yang berdampak pada penguatan aset dan efisiensi kinerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Misalkan, dengan bersinergi maka kemampuan keuangannya meningkat sehingga performanya lebih baik, lebih efisien. Dengan begitu, dari sisi pemegang saham pasti akan lebih bagus, harga saham mestinya lebih baik, nilai aset mestinya lebih baik,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Dwi, pembentukan
holding bisa meningkatkan kinerja perusahaan yang secara otomatis bisa lebih mensejahterakan karyawan.
Tidak hanya menguntungkan bagi pemegang saham, perusahaan, dan karyawan perusahaan, mantan bos PT Semen Indonesia Tbk itu menilai masyarakat juga akan diuntungkan dengan terbentuknya
holding BUMN energi.
“Efisiensi dari pembentukan
holding juga berpotensi memberikan harga produk energi yang lebih murah. Misalnya (dari) gas, mestinya harga gas akan lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyatakan pembentukan
holding BUMN di sektor energi tinggal menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dan diharapkan bisa rampung sebelum hari raya Idul Fitri mendatang.
Rini menegaskan, Pertamina akan menjadi pemimpin (
lead holding) sedangkan BUMN lain seperti PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan menjadi anak usaha Pertamina. Kendati demikian, belum ada kesepakatan terkait nama
holding yang dipakai.
"Pada dasarnya, kami masih pakai nama Pertamina sebagai
holding-nya. Kemarin saya sudah bicara dengan Menteri Keuangan, yang sudah selesai adalah Pertamina ini dan sedang diajukan PP-nya," terang Rini di Jakarta, Rabu (13/4) lalu.
(gen)