Holding BUMN Energi Terbentuk, Harga Gas Bakal Lebih Murah
Gentur Putro Jati | CNN Indonesia
Rabu, 20 Apr 2016 12:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melebur PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke dalam PT Pertamina (Persero) menjadi satu holding BUMN sektor energi dinilai mampu memangkas harga gas di Indonesia. Penguasaan sektor hulu dan hilir oleh kedua perusahaan, akan menghemat biaya produksi dan distribusi gas sampai ke tangan pelanggan rumah tangga maupun industri.
"Jika PGN digabungkan ke Pertamina diharapkan infrastruktur pengembangannya akan lebih baik. Selain itu, harga gas juga diharapkan bisa lebih murah," ujar Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Ahmad Safiun, dikutip Rabu (20/4).
Safiun berpendapat, holding BUMN energi dapat membuat pembangunan infrastruktur gas di Indonesia lebih terkoordinasi. Ia berharap daerah-daerah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur gas, namun padat sentra industri bisa menjadi prioritas pembangunan infrastruktur gas tersebut.
"Seperti di Jawa Tengah misalnya yang belum ada pipa. Padahal gas ini merupakan kebutuhan pokok bagi industri. Semakin banyak gas yang disalurkan ke industri, hasilnya bagus karena penerimaan pajak negara akan lebih besar," katanya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur gas di Indonesia hingga 2030 sebesar US$24,3 miliar. Rincian kebutuhan dana tersebut adalah untuk pembangunan pipa US$1,2 miliar, gas kota US$2,2 miliar, elpiji US$0,4 miliar, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) US$1,93 miliar, dan regasfikasi sebesar US$6,1 miliar, serta liquefaction US$ 1,3 miliar.
Peleburan PGN dan Pertamina
Kementerian BUMN pekan lalu telah memutuskan akan menjadikan Pertamina sebagai induk usaha BUMN di sektor energi. PGN, yang 57 persen sahamnya dikuasai negara, akan menjadi salah satu anak usaha holding BUMN energi tersebut.
Menteri BUMN Rini Soemarno meminta segala urusan terkait peleburan kedua perusahaan harus selesai sebelum Lebaran 2016. “Kajian sudah selesai dan proses sudah jalan semua. Saya juga sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan PP-nya akan diajukan ke Presiden Joko Widodo,” katanya.
Rini beralasan, pemilihan Pertamina sebagai induk usaha PGN karena perusahaan pelat merah itu dikuasai 100 persen sahamnya oleh negara.
Ahmad Widjaja, Ketua Koordinator Gas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan penggabungan PGN ke Pertamina sudah seharusnya dilakukan pemerintah agar distribusi gas di Indonesia menjadi lebih efisien.
"Penggabungan PGN ke Pertamina juga akan menciptakan holding BUMN energi menjadi lebih kokoh," tandas Ahmad.
Pertamina sendiri telah berinvestasi cukup signifikan dalam pembangunan pipa transmisi demi menjamin monetisasi cadangan hulu dan optimasi produksi gas nasional. Di hulu (upstream), perseroan mengoperasikan sejumlah ladang gas dengan produksi rata-rata sebesar 1.700 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Bahkan, Pertamina pada 2018 akan menjadi operator sekaligus pemegang hak partisipasi terbesar di blok gas terbesar di Indonesia, Blok Mahakam di Kalimantan Timur.
Pertamina bersama mitra dari luar negeri dan lokal juga mengoperasikan PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) yang memproduksi LNG. DSLNG tercatat mendapat pasokan gas alam dari PT Pertamina EP area Matindok, PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi, dan perusahaan lainnya.
Sementara itu untuk midstream, Pertamina memiliki dan mengoperasikan kilang penerima LNG melalui anak usahanya, PT Nusantara Regas. Pertamina menguasai 60 persen saham PT Nusantara Regas dan 40 persen sisanya dikuasai badan usaha lainnya. Perusahaan juga mengoperasikan kilang-kilang elpiji yang dioperasikan PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur.
Sementara itu, PGN menargetkan penambahan jaringan gas rumah tangga 110 ribu hingga 2019, PGN juga akan menambah panjang pipa gas lebih dari 1.680 kilometer (km). Saat ini panjang pipa PGN lebih dari 6.980 km.
PGN juga akan mengembangkan mini LNG system untuk Indonesia bagian tengah dan timur, serta memperbanyak jumlah SPBG untuk yang hingga 2019 ditargetkan menjadi 60 unit. (gen)
"Jika PGN digabungkan ke Pertamina diharapkan infrastruktur pengembangannya akan lebih baik. Selain itu, harga gas juga diharapkan bisa lebih murah," ujar Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Ahmad Safiun, dikutip Rabu (20/4).
Safiun berpendapat, holding BUMN energi dapat membuat pembangunan infrastruktur gas di Indonesia lebih terkoordinasi. Ia berharap daerah-daerah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur gas, namun padat sentra industri bisa menjadi prioritas pembangunan infrastruktur gas tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri memperkirakan kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur gas di Indonesia hingga 2030 sebesar US$24,3 miliar. Rincian kebutuhan dana tersebut adalah untuk pembangunan pipa US$1,2 miliar, gas kota US$2,2 miliar, elpiji US$0,4 miliar, stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) US$1,93 miliar, dan regasfikasi sebesar US$6,1 miliar, serta liquefaction US$ 1,3 miliar.
Kementerian BUMN pekan lalu telah memutuskan akan menjadikan Pertamina sebagai induk usaha BUMN di sektor energi. PGN, yang 57 persen sahamnya dikuasai negara, akan menjadi salah satu anak usaha holding BUMN energi tersebut.
Menteri BUMN Rini Soemarno meminta segala urusan terkait peleburan kedua perusahaan harus selesai sebelum Lebaran 2016. “Kajian sudah selesai dan proses sudah jalan semua. Saya juga sudah berbicara dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan PP-nya akan diajukan ke Presiden Joko Widodo,” katanya.
Rini beralasan, pemilihan Pertamina sebagai induk usaha PGN karena perusahaan pelat merah itu dikuasai 100 persen sahamnya oleh negara.
Ahmad Widjaja, Ketua Koordinator Gas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan penggabungan PGN ke Pertamina sudah seharusnya dilakukan pemerintah agar distribusi gas di Indonesia menjadi lebih efisien.
"Penggabungan PGN ke Pertamina juga akan menciptakan holding BUMN energi menjadi lebih kokoh," tandas Ahmad.
Pertamina sendiri telah berinvestasi cukup signifikan dalam pembangunan pipa transmisi demi menjamin monetisasi cadangan hulu dan optimasi produksi gas nasional. Di hulu (upstream), perseroan mengoperasikan sejumlah ladang gas dengan produksi rata-rata sebesar 1.700 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Bahkan, Pertamina pada 2018 akan menjadi operator sekaligus pemegang hak partisipasi terbesar di blok gas terbesar di Indonesia, Blok Mahakam di Kalimantan Timur.
Pertamina bersama mitra dari luar negeri dan lokal juga mengoperasikan PT Donggi Senoro LNG (DSLNG) yang memproduksi LNG. DSLNG tercatat mendapat pasokan gas alam dari PT Pertamina EP area Matindok, PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi, dan perusahaan lainnya.
Sementara itu untuk midstream, Pertamina memiliki dan mengoperasikan kilang penerima LNG melalui anak usahanya, PT Nusantara Regas. Pertamina menguasai 60 persen saham PT Nusantara Regas dan 40 persen sisanya dikuasai badan usaha lainnya. Perusahaan juga mengoperasikan kilang-kilang elpiji yang dioperasikan PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur.
Sementara itu, PGN menargetkan penambahan jaringan gas rumah tangga 110 ribu hingga 2019, PGN juga akan menambah panjang pipa gas lebih dari 1.680 kilometer (km). Saat ini panjang pipa PGN lebih dari 6.980 km.
PGN juga akan mengembangkan mini LNG system untuk Indonesia bagian tengah dan timur, serta memperbanyak jumlah SPBG untuk yang hingga 2019 ditargetkan menjadi 60 unit. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK