BPS Diminta Tingkatkan Validitas Data Sensus Ekonomi 2016

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya hanya akan menggunakan data yang bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan untuk melahirkan kebijakan. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada BPS agar menghasilkan data yang berkualitas.

"Dari data BPS yang ada akan lahir kebijakan yang efektif, benar dan baik. Oleh karena itu datanya harus detail dan akurat," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa (26/4).

Jokowi mengatakan data dan informasi yang strategis dan akurat akan mencerminkan keadaan nyata di lapangan. Sehingga, Jokowi bisa mengambil kebijakan dan keputusan, baik di Istana ataupun di lapangan, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, ujarnya, Jokowi mengaku seringkali menemukan data yang berbeda-beda sejak pertama masuk Istana. Dia mencontohkan misalnya soal data kemiskinan, yang dimiliki oleh beberapa kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan BPS. Namun, data-data tersebut seringkali berbeda-beda angkanya.

"Mulai sekarang saya tidak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu, di BPS," katanya.

Jokowi kemudian mengkritik data yang dihasilkan BPS, misalnya, mengenai data produksi beras di Indonesia. Jokowi mengeluhkan adanya data produksi beras yang berbeda dari beberapa institusi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan BPS. Akibat ketidakpastian data tersebut, Jokowi mengaku kesulitan untuk memutuskan kebijakan terkait impor beras.

"Bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras, wong, datanya meragukan," katanya.

Oleh karena itu, untuk ke depannya, Jokowi tidak mau lagi adanya data yang tumpang tindih. Data juga diharapkan dibuat tidak berdasarkan orientasi proyek. Karena jika data salah, maka, menurutnya, akan sangat berdampak pada pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Pilihan Redaksi Dirjen Bea Cukai Optimistis 60 PLB Terbentuk Tahun Ini Bulog Berambisi Simpan Cadangan Beras Minimal 1,6 Juta Ton Oktober Nanti, BTN Janji Bunga Kredit Single Digit

Adapun, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan proses pembuatan dan penggunaan data untuk ke depannya mesti bermuara dan bersumber hanya di BPS. Darmin mengakui memang masih terdapat banyak versi data terutama dari pihak kementerian.

"Berbagai data yang selama ini berbeda dari kementerian, mulai sekarang harus disatukan dengan menggunakan data BPS, bukan data kementerian," kata Darmin.

Keputusan penggunaan data hanya dari BPS tersebut, ujarnya, akan mulai diimplementasikan pada 2017 mendatang, terutama untuk menentukan kebijakan terkait ekonomi.

Sementara itu, Wakil Menetri Keuangan Mardiasmo mengatakan data BPS tersebut akan dimanfaatkan Kementerian Keuangan untuk program subsidi, misalnya subsidi pupuk, energi dan pangan. (gen)