Pertamina Usulkan Harga Eceran Tertinggi di Wilayah Terpencil

Sorong, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) menyatakan bakal bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) wilayah-wilayah terpencil yang tak tersentuh Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) di Provinsi Papua untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Hal ini dilakukan karena harga BBM di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Mulia terbilang cukup mahal, bahkan bisa menembus Rp60 ribu per liter.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan biaya logistik yang tinggi merupakan biang keladi tingginya harga BBM itu. Ia menceritakan, seluruh BBM yang disalurkan diangkut menggunakan pesawat yang juga mengangkut kebutuhan primer, sehingga pengangkutannya juga tidak efisien.

Akibatnya, ujar Dwi, ongkos logistik saja bisa mencapai Rp29 ribu per liter padahal harga BBM jenis premium secara nasional dipatok sebesar Rp6.450 per liter.

"Tentu saja nanti kami berkoordinasi dengan Pemda untuk menetapkan HET maksimalnya berapa. Kerjasama dengan Pemda itu untuk mengatur, nanti di distrik yang jauh itu ada HET-nya sendiri, sehingga harga BBM tidak menjadi liar karena ada kebijakan Pemdanya," jelas Dwi ditemui di Sorong, Papua Barat, Sabtu (30/4).

Ia menambahkan, sebenernya ibukota kabupaten wilayah yang dimaksud sudah memiliki lembaga penyalur BBM milik Pertamina, contohnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan dijual dengan harga nasional. Namun, harga tersebut tidak berlaku di tingkat pengecer yang biasanya beroperasi jauh dari ibukota kabupaten.

"Kami juga berharap Pemerintah mau membenarkan infrastruktur ke sana. Sekarang kan ke sana harus pakai pesawat, kalau ada pesawat yang rusak kan bahaya. Yang kami pikirkan adalah bagaimana wilayah-wilayah itu bisa dapatkan harga BBM yang sama dengan lokasi lainnya," tambahnya.

Sampai sejauh ini, Pertamina telah mengajukan usulan itu ke pemerintah, yang merupakan pemegang saham utama perusahaan. Nantinya, pemerintah diharapkan membuat peraturan terkait agar keputusannya lebih mengikat.

"Sudah kita ajukan ke pemerintah, nanti kebijakannya itu kami lihat di harga ada di patokan berapa," jelas mantan Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ini.

Jika keinginan itu dikabulkan pemerintah, Pertamina juga mengusulkan adanya pemberian subsidi silang untuk menutup biaya logistik di wilayah-wilayah yang dimaksud. Kendati demikian, ia belum memiliki formulasi dan kalkulasi dari wacana tersebut.

Pilihan Redaksi Kementerian ESDM Siapkan Empat Insentif Bagi Industri Migas Holding BUMN Energi Perkuat Bisnis Pembangkit Pertamina Proyek LNG Pertamina dan Grup Kalla Terganjal Desain Proyek

"Kalau itu biayanya besar, ya masyarakat jangan dipikul dari biaya logistiknya. Kami berikan subsidi ke masyarakat, dan nanti keuntungannya bisa diberikan ke tempat lain. Ini masih dipikirkan skemanya," tambahnya.

Sebagai informasi, suplai minyak di wilayah terpencil Papua disokong dari terminal penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Jayapura. Sementara itu, kebutuhan BBM di wilayah terpencil Papua berada di kisaran 850 kiloliter (kl) per hari. (gir)