Menko Darmin Desak Pembakuan Standar Kompetensi Profesi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mendorong asosiasi industri dan asosiasi profesi berinisiatif dalam menyusun standar kompetensi. Nantinya, jika disetujui, standar tersebut diajukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk dibakukan.

“Perlu aturan main tentang siapa yang harus ikut andil supaya standar kompetensi itu bisa segera disusun," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (12/5).

Darmin menegaskan, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal untuk meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan industri namun harus diikuti dengan pelatihan keterampilan.

Oleh karenanya, Darmin mengarahkan agar standar kompetensi yang ada selama ini perlu lebih ditingkatkan. Darmin menilai, secara kelembagaan, BNSP bisa menjadi regulator dalam menetapkan standar kompetensi.

Selanjutnya, lembaga pelatihan kete

Pilihan Redaksi Lulusan SD Dominasi Pekerja di Papua Barat HIPMI: Pemda Jangan Remehkan Investasi UMKM Racik Peta Jalan, KEIN Optimistis Industri Tumbuh Dua Angka

rampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri juga perlu didorong lahir, misalnya lembaga pelatihan yang dibentuk oleh beberapa perusahaan swasta.

“Lembaga pelatihan itu kemudian perlu diakreditasi oleh instansi berwenang, yakni BNSP sehingga baik standar kompetensi maupun lembaga pelatihan yang terakreditasi tersebut bisa dihargai setara dengan pendidikan formal," ujarnya.

Senada dengan Darmin, Kepala BNSP Sumarna Abdurahman menyatakan BNSP saat ini tengah mendorong agar setiap lembaga pelatihan bisa berbasis standar kompetensi.

“Beberapa kendala seperti standar kompetensi yang belum lengkap, kurangnya dana, serta belum semua sektor memiliki lembaga sertifikasi juga menjadi fokus BNSP," ujar Sumarna. (gen)