Stabilkan Harga, KPPU Dorong BUMN Masuk Usaha Peternakan Ayam

Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 13 Mei 2016 14:14 WIB
Hadirnya BUMN di bisnis hulu peternakan ayam dinilai KPPU mampu mengimbangi dominasi peternak ayam swasta yang dikhawatirkan mengatur harga jelang lebaran.
Hadirnya BUMN di bisnis hulu peternakan ayam dinilai KPPU mampu mengimbangi dominasi peternak ayam swasta yang dikhawatirkan mengatur harga jelang lebaran. (ANTARA FOTO/Moch Asim).
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong perusahaan pelat merah PT Berdikari (Persero) yang bergerak di bidang peternakan sapi untuk melebarkan sayap usahanya ke peternakan ayam. Hadirnya badan usaha milik negara (BUMN) dinilai KPPU mampu mengimbangi dominasi peternak ayam swasta yang dikhawatirkan mengatur harga, sehingga membuat daging ayam jadi mahal jelang lebaran.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengusulkan PT Berdikari untuk mengurusi peternakan dari sisi hulu saja.

"Di dalam penataan peternakan ayam, nanti BUMN keikutsertaannya ada di hulu. Di khususnya di penghasil bibit ayam (Grand Parent Stock), anak ayam (Day Old Chick), hingga pakan ayam itu sendiri," jelas Syarkawi di Jakarta, Jumat (13/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia melanjutkan, PT Berdikari nantinya akan bermitra dengan peternak mandiri di sentra peternakan ayam di Pulau Jawa, yang nantinya akan memasok daging ayam ke pasar domestik. Dalam jangka panjang, ia berharap ini bisa mengurangi peran swasta yang dominan di sektor hulu peternakan ayam.

80 Persen Swasta

Menurut Syarkawi, saat ini 80 persen usaha ternak ayam dari hulu ke hilir dikuasai oleh perusahaan swasta. Ia beralasan, sudah saatnya kini peternak kecil dan Pemerintah mengambil peran lebih dominan seperti yang terjadi di dekade 2000-an.

"Peternak mandiri nantinya akan menjadi dominan. Dengan model penataan seperti ini, kehadiran BUMN akan membangkitkan kembali peternakan rakyat. Swastanya sendiri ke depan akan berkurang dengan sendirinya," jelasnya.

Namun ia mengelak jika kebijakan ini dinilai bisa mematikan sektor perunggasan swasta. Pemerintah, tegasnya, akan mendorong perusahaan ternak unggas agar mau menyalurkan produksinya ke pasar internasional.

"Dan perusahaan tidak bisa protes karena ini menyangkut kepentingan rakyat, kepentingan peternakan kecil. Kalau ada penguasaan pasar, kita jawab dengan regulasi yang kuat," jelas Syarkawi.

Di samping itu, ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Kementerian BUMN karena sudah merespons cepat wacana ini. Ia melanjutkan, pembicaraan lintas instansi akan dilakukan lagi pada akhir bulan mendatang.

"Kami akan coba bertemu tanggal 23 Mei mendatang," tutur Syarkawi.

Ditemui di lokasi yang sama, Menteri BUMN Rini Soemarno berharap bisa mempelajari wacana tersebut dalam waktu satu pekan ke depan.

"Sudah akan presentasi dan kami akan melakukan perhitungan serta mempelajari secara keseluruhan. Kami diberi waktu seminggu oleh Pemerintah, dan ini upaya kami bagaimana harga ayam lebih terjangkau supaya bisa meningkatkan protein masyarakat," ujar Rini.

Sebagai informasi, Kementerian Pertanian mencatat konsumsi daging ayam Indonesia sebesar 10 kilogram (kg) per kapita per tahun. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Malaysia dan Singapura yang memiliki konsumsi ayam sebesar 25 kg per kapita per tahun. (gen)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER