Indonesia Bisa Contoh Malaysia Kendalikan Harga Pangan

CNN Indonesia
Rabu, 15 Jun 2016 08:03 WIB
Malaysia Price Control and Anti Profiteering Act 2011 yang mengatur pengendalian harga dan larangan pengambilan keuntungan berlebih.
Ilustrasi bahan pangan. (ANTARA FOTO/Ampelsa).
Jakarta, CNN Indonesia -- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai upaya pengendalian harga bahan pangan yang terus dilakukan pemerintah belum sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai jalan keluar, CORE Indonesia menilai, pemerintah dapat mencontoh negara tetangga dalam mengendalikan harga bahan pangan. Misalnya saja, Malaysia dan Jepang.

“Kita bisa mencontoh Malaysia yang memiliki dasar hukum yang kuat melalui Price Control and Anti Profiteering Act 2011 yang mengatur mekanisme pengendalian harga dan larangan pengambilan keuntungan berlebih, termasuk praktik-praktik spekulasi yang dilakukan pedagang,” ujar Mohammad Faisal, Direktur Riset CORE Indonesia, Selasa (14/6).

Menurut Faisal, pemerintah Malaysia memiliki Majelis Harga Negara yang melakukan pemantauan harga barang dan menghitung cadangan pangan nasional.

Ia mencontohkan, pada Maret lalu, harga bahan pangan di Malaysia berada pada skala lebih rendah, yaitu tiga. Sedangkan, Indonesia berada pada level enam.

Hal ini menunjukkan, harga bahan pangan di Malaysia dapat dikendalikan pemerintah setempat pada level yang rendah, sehingga meringankan masyarakatnya. Sementara, harga bahan pangan di Indonesia cenderung fluktuatif di level yang tinggi dan rentan mencekik perekonomian rakyat.

Tak jauh berbeda dengan Malaysia, Faisal menerangkan, Jepang juga memiliki sistem pengendalian harga bahan pangan yang strategis. 

Tutum Rahanta, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menuturkan, sebetulnya, pemerintah telah memiliki peraturan pengendalian harga bahan pangan. Namun, peraturan ini tidak dijalankan dengan baik.

“Pemerintah punya peraturan pengendalian harga, tetapi rasanya tidak jalan. Padahal, itu harus, berapa harga yang wajar untuk ayam, untuk daging sapi. Jadi, ketika ada oknum yang menjual terlalu rendah atau terlalu tinggi menjadi masalah,” imbuh dia.

Ia menilai, pemerintah masih kesulitan mengontrol harga, karena Indonesia terlalu terpengaruh nilai tukar dolar AS dan suku bunga yang tinggi, serta tidak dapat mengatur para pelaku usaha. Sehingga, kerap terjadi permainan harga.

“Sebenarnya, sulit atau tidaknya menindak oknum ini relatif. Salahnya, karena penegakan hukum tidak berjalan. Kesalahan seperti ini mudah dibiarkan dan berulang kemudian menjadi sah-sah saja,” ungkap Tutum.

Tak heran, pemerintah banyak beralih ke operasi pasar dalam mengendalikan harga. Padahal, operasi pasar tidak bisa diandalkan, karena harga murah tercipta ketika operasi pasar hadir di tengah-tengah masyarakat. Namun, begitu operasi pasar selesai, harga kembali tidak terkendali.

“Yang benar itu, bagaimana tapa operasi pasar, harga bahan pangan sudah bisa stabil dan normal. Minimal sesuai dengan harga pokoknya,” pungkasnya.


ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER