Menangkap Peluang Brexit

Jakarta, CNN Indonesia -- Pada 23 Juni 2016 lalu, Inggris Raya (the United Kingdom/UK) akhirnya memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa (European Union/EU) atau yang lebih dikenal dengan istilah Brexit yang berasal dari singkatan Britain exits. Referendum Brexit telah membelah negeri tersebut menjadi dua kubu besar, yaitu kelompok yang menginginkan UK tetap bertahan sebagai anggota EU (Kubu Remain) dan kelompok yang ingin UK keluar dari keanggotaan EU (Kubu Leave).

Banyak orang sepakat bahwa referendum kali ini jauh lebih penting dibandingkan Pemilu biasa (general election) karena referendum ini akan menentukan, tidak hanya masa depan UK itu sendiri tetapi juga nasib EU ke depannya. Oleh karena itu, jangan heran jika semua mata tertuju pada isu ini.

Isu Imigrasi

Setidaknya ada dua perdebatan utama dalam referendum ini, yaitu tekait isu imigrasi dan masa depan hubungan UK-EU.  Sebagaimana negara barat lainnya, isu imigrasi memang menjadi isu paling hangat di UK saat ini. Tidak ada keraguan bahwa imigran dengan kemampuan tinggi (high-skilled immigrants) sangat menguntungkan bagi perekonomian Sang Tuan Rumah (the host country). Imigran tipe ini menghasilkan keuntungan bersih (net benefit) bagi Sang Tuan Rumah karena mereka mampu mendorong produktivitas, menjalankan bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membayar pajak. Ini lah argumen utama, sebagaimana digunakan oleh Kubu Remain, untuk meyakinkan bahwa imigrasi lebih banyak manfaat ketimbang mudharatnya bagi perekonomian.

Debat tentang imigarasi menjadi jauh lebih menarik jika kita masuk ke ranah bagaimana dampak para imigran yang hanya memiliki kemampuan rendah (low-skilled immigrants). Bertentangan dengan Kubu Remain, Kubu Leave mengkalim bahwa para imigran tipe ini secara keseluruhan memiliki dampak negatif bagi perekonomian UK setidaknya karena dua alasan.

Pertama, banyak imigran, khususnya low-skilled immigrants, di UK mengeksploitasi sistem pengaman sosial yang disediakan oleh Pemerintah UK seperti tunjangan tempat tinggal, anak dan kesehatan. Di banyak kasus, para imigran yang bekerja di UK dengan sengaja hanya ingin mendapatkan penghasilan di bawah garis kemiskinan sehingga mereka masih berhak mendapatkan berbagai tunjangan sosial dari Pemerintah. Kemudian, sebagian uang yang diperoleh dari UK ini, mereka transfer ke negara asal mereka (the home country) dimana biasanya biaya hidup di sana jauh lebih rendah. Alhasil, sebagaimana Kubu Leave berpendapat, fenomena ini membuat pengeluaran dan utang pemerintah UK melonjak tajam.

Pilihan Redaksi Pegiat Brexit Paparkan Masa Depan Inggris Usai Referendum Uni Eropa Mungkin Tak Lagi Pakai Bahasa Inggris Pasca Brexit Usai Brexit, Serangan Rasisme Meningkat di Inggris

Kedua, para imigran juga diklaim membuat kualitas hidup orang-orang UK menurun. Kubu Leave mengklaim bahwa tingginya tingkat imigrasi di UK mendorong tingkat upah turun, sedangkan di sisi lain harga perumahan naik tajam. Dengan kata lain, rakyat UK harus menanggung beban hidup yang lebih tinggi, di saat pendapatan mereka menurun.

Jika dibandingkan negara barat lainnya, UK merupakan salah satu negara tujuan utama (bahkan mungkin yang paling favorit) bagi orang-orang eropa lainnya untuk tinggal dan mendapatkan pekerjaan. Hal ini dikarenakan UK memiliki performa ekonomi yang jauh lebih baik dibanding negara-negara eropa lainnya: pemulihan ekonomi paska krisis finansial global 2008 berjalan lebih cepat, tingkat pengangguran rendah, banyak tersedianya pekerjaan, dan UK memiliki sistem pengaman sosial yang menjanjikan.

Di sisi lain, akan lebih sulit bagi orang-orang eropa untuk bekerja di tempat lain selain UK karena negara lain biasanya mensyaratkan para pelamar mahir berbahasa asli negara tujuan mereka bekerja. Sebagai gambaran, para pelamar kerja disyaratkan dapat mahir berbahasa Jerman jika mereka ingin meningkatkan probabilitas mereka mendapatkan pekerjaan di Jerman. Hambatan bahasa ini lah yang menjadi salah satu strategi “bayangan” yang digunakan negara-negara Eropa non-UK untuk mengontrol  dan melindungi imigrasi dan pekerjaan di negara mereka, sedangkan di sisi lain UK tidak dapat melakukan hal tersebut karena bahasa mereka (Bahasa Inggris/English) adalah bahasa utama dunia.

Hubungan Multilateral UK

Topik perdebatan terhangat kedua dalam Brexit adalah terkait masa depan kerja sama UK dengan negara-negara lainnya, khususnya EU. Kubu Remain berpendapat bahwa keluar dari EU adalah sebuah bencana besar bagi perekonomian UK karena EU adalah rekan dagang dan investasi utama UK dimana sekitar setengah perdagangan dan investasi UK berhubungan dengan EU. Jadi, masih menurut Kubu Remain, keluar dari EU adalah pilihan yang sangat beresiko.

Di sisi lain, Kubu Leave percaya bahwa UK tetap dapat menjaga hubungan baik dengan EU, meskipun mereka sudah tidak lagi menjadi anggota resmi organisasi tersebut. Kemudian, Kubu Leave juga berpendapat bahwa UK akan mendapatkan manfaat lebih besar jika keluar dari EU karena di satu sisi UK tetap dapat menjaga hubungan baik dan terus berdagang dengan EU; dan secara bersamaan UK juga dapat melakukan FTA dengan dengan negara-negara ekonomi besar dan tumbuh kencang seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Emerging Markets (termasuk Indonesia) dengan lebih fleksibel dan independen.

Jemput Bola

Kini Brexit sudah menjadi kenyataan. Sudah semestinya, Pemerintah Indonesia harus lebih proaktif, menjemput bola, menawarkan berbagai paket perjanjian perdagangan dan tawaran investasi dengan UK. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir hubungan bilateral UK-RI semakin dekat.

Tahun lalu, David Cameron-Perdana Menteri UK saat ini, mengunjungi Indonesia. Kemudian, sekitar dua bulan lalu Presiden Joko “Jokowi” Widodo membalas kunjungan tersebut, sembari menandatangai berbagai perjanjian perdagangan dan investasi di London. Lalu, Boris Johnson, mantan Gubernur London yang juga merupakan kandidat kuat menggantikan David Cameron sebagai Perdana Menteri UK pada Oktober ini, juga mengunjungi Jakarta pada 2014.

Dalam perspektif pendidikan tinggi, UK kian digemari oleh para mahasiswa dan akademisi Indonesia untuk melanjutkan studinya. Dalam dua tahun terakhir, ratusan mahasiswa Indonesia, khususnya yang mendapatkan beasiswa penuh, memilih UK sebagai tempat mereka melanjutkan studinya dibandingkan negara lainnya.

Sebagai gambaran tambahan, sekitar seperempat para penerima beasiswa dari LPDP (penyedia beasiswa terbesar bagi mahasiswa Indonesia) yang kuliah di luar negeri, mereka menuntut ilmu di UK. Selain itu, beasiswa dari Pemerintah UK (Chevening) juga telah meningkatkan kuota hampir tiga kali lipat pada 2015 (66 mahasiswa) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 23 orang. Beberapa bulan lalu, Kedubes RI untuk UK dan Republik Irlandia juga telah meresmikan kerjasama strategis antara akademisi UK-RI dalam pengembangan dunia pendidikan, riset, sains dan inovasi di Indonesia dengan bantuan dana dari Newton Fund.

Singkat kata, Brexit kini telah menjadi kenyataan yang harus dihadapi. Terlepas dari pro-kontra tentang dampak Brexit terhadap ekonomi UK dan dunia, kita harus pandai-pandai mencari peluang dari keputusan ini. Brexit dapat dijadikan momentum bagi kita untuk memperkuat hubungan diplomatis kita dengan UK karena mereka pun nampaknya dengan senang hati bekerja sama dengan Indonesia: negara yang pertumbuhan ekonominya cukup stabil di kisaran 4-6 persen setidaknya dalam dekade terakhir dan juga tergolong anggota G-20. Dua sektor utama yang setidaknya dapat difokuskan dalam pengembangan kerjasama UK-RI, yaitu sektor penelitian dan pengembang (R&D) dan keuangan karena UK memiliki segudang universitas dan lembaga penelitian ternama level dunia dan ibu kota mereka, London, adalah pusat keuangan dunia. (ags)