Menkeu Rilis Aturan Pelaksana Tax Amnesty Pekan Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengaku bakal merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) pada pekan ini.

“PMK mudah-mudahan dalam minggu ini selesai semua,” tutur Bambang, Senin (11/7).

Bambang tidak menyebutkan jumlah PMK yang akan diterbitkan sebagai aturan penjelas Undang-undang Pengampunan Pajak yang saat ini masih dalam proses diundangkan itu. Kententuan teknis itu akan mencakup mekanisme dan prosedur tax amnesty serta instrumen investasi penampung dana repatriasi.

Pilihan Redaksi Waspada, Dana Repatriasi Bisa Dorong Rupiah Terlalu Kuat Karpet Merah Pengemplang Pajak, UU Tax Amnesty Akan Digugat Tax Amnesty Digugat, Kepentingan Negara Jadi Pembelaan Menkeu

Berdasarkan UU Pengampunan Pajak, jenis investasi yang disiapkan untuk menampung dana repatriasi meliputi surat utang negara, obligasi BUMN dan lembaga pembiayaan milik pemerintah, investasi keuangan di bank persepsi, obligasi swasta yang diawasi OJK, investasi infrastruktur kerjasama pemerintah dan swasta, investasi sektor riil yang sektornya ditentukan pemerintah, dan investasi lain yang sah sesuai perundang-undangan.

Selain itu, guna menyukseskan pengampunan pajak, pemerintah juga telah menunda kewajiban pelaporan transaksi kartu kredit oleh perbankan. Ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan itu pelaksanaannya ditunga hingga masa permohonan tax amnesty berakhir, 31 Maret 2017.

“PMK (PMK Nomor 39/PMK.03/2016) itu pelaksanaannya ditunda sampai (pelaksanaan) tax amnesty selesai,” ujarnya. (gen)