Core Pangkas Perkiraan Laju Ekonomi Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Center of Reform on Economics (Core) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9 hingga 5 persen. Pada akhir tahun lalu, Core memproyeksikan perekonomian tahun ini bisa melaju hingga 5,3 persen.

"Dengan kondisi yang ada sekarang ini pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun hanya sekitar 4.9-5 persen," tutur Direktur Eksekutif Core Hendri Saparini, Rabu (20/7).

Pemerintah, lanjut Hendri, perlu berpikir di luar kebiasaan (out of the box) dan mencari terobosan untuk mendongkrak perekonomian.

"Pemerintah harus bisa mencari-cari peluang karena sebenarnya peluang itu sangat terbatas baik di perekonomian global dan domestik," ujarnya.

Sebagai contoh, alih-alih fokus pada penerimaan, pemerintah sebaiknya mulai menjadikan kebijakan fiskal sebagai instrumen mendorong perekonomian. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan tidak akan kontraproduktif terhadap pasar.

"Pemerintah sebaiknya mulai mewacanakan bahwa pembiayaan tidak hanya melalui pajak. Caranya bisa sama-sama dipikirkan, bisa melalui obligasi dan sebagainya," jelasnya.

Kemudian, pemerintah sebaiknya lebih komprehensif dalam menyusun paket kebijakan ekonomi,tidak sekadar berdasarkan sektor, sehingga pelaku usaha baik BUMN dan swasta bisa cepat mengimplementasikan.

Pemerintah perlu mengkaji ulang (review) paket kebijakan I-XII dan menyiapkan paket kebijakan yang lebih bersifat kombinasi kebijakan fiskal, moneter, kebijakan BUMN, swasta dan UMKM untuk menggerakkan sektor riil.

"Misalnya untuk listrik, kebijakan lanjutannya yang mana kalau tidak segera diturunkan dalam paket dampaknya terhadap sektor riil kan tidak ada," ujarnya.

Menurut anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini, di sisa 2016 pemerintah hanya bisa fokus pada ekonomi domestik. Pasalnya, harga dan permintaan komoditas masih tertekan seiring dengan perlambatan perekonomian global.

"Kalau Indonesia mengharapkan ekspor, lingkungan ekternal tidak memungkinkan adanya peningkatan harga komoditas dan tidak memungkinkan adanya peningkatan permintaan dari negara partner dagang," ujarnya.

Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga konsumsi masyarakat yang menopang sekitar 60 persen dari perekonomian. Caranya, dengan lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang bisa membuka lapangan pekerjaan.

"Kita punya kemewahan berupa pasar, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang kita tidak punya adalah kebijakan yang menyinergikannya," ujarnya.

Tax Amnesty

Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Menurutnya, dampak tax amnesty akan lebih besar jika dilaksanakan sesuai target semula yaitu di awal tahun.

Pilihan Redaksi Sepakat dengan BI, Menkeu Percaya Rupiah Perkasa Tahun Depan Efek Brexit, IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global IMF Kembali Revisi Pertumbuhan Ekonomi Global

"Tax amnesty tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pada APBN terutama 2016, atau memperbaiki tax ratio, tetapi ada tujuan besar lainnya yakni menggerakkan sektor keuangan dan sektor riil," ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah juga perlu lebih mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan sektor andalan di daerah sehingga memberikan multiplier efek lebih cepat.

"Tidak cukup kita hanya membangun bandara tetapi bagaimana ini menjadi tempat bagi pelaku usaha di sekitarnya, " jelasnya.

Hendri yakin, jika pemerintah mau mengambil terobosan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan, perekonomian tahun ini bisa tumbuh di atas 5 persen.

Selain memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, Core juga memperkirakan inflasi tahun ini ada di kisaran 3-3,2 persen dan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp12.950-Rp13.150 per dolar Amerika Serikat. (gen)