Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini masih akan tertekan oleh perlambatan ekonomi di sejumlah negara.
Gubernur BI Agus D.W Martowardojo mengatakan, akibat perlambatan tersebut BI pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini dari 3,8 persen menjadi 3,1 persen.
"Perekonomian dunia belum menggembirakan. Kondisi yang membuat semakin tidak cerah adalah harga komoditi yang masih rendah dan belum bangkit," ujar Agus dihadapan para Gubernur Daerah dalam acara sarasehan di Gedung BI Pusat, Rabu (3/8) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Agus mengatakan, kejatuhan harga komoditas juga telah membuat sejumlah daerah dan provinsi di Tanah Air mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus. Pasalnya, roda ekonomi daerah-daerah tersebut selama ini mengandalkan aktivitas produksi dan perdagangan komoditas seperti tambang, minyak, dan kelapa sawit.
Adapun daerah yang pada kuartal I 2016 mengalami pertumbuhan negatif antara lain, Kalimantan Timur yang minus 1,3 persen. Sementara D.I Aceh mengalami perlambatan, setelah hanya tumbuh 3,96 persen.
"Jadi kita harus saling berkoordinasi seperti ini sehingga perencanaan di pemerintah pusat bisa dilakukan lebih baik," jelas Agus.
Namun secara nasional, Agus menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,92 persen apda kuartal I masih cukup baik. Meski terus menurun sejak tiga tahun terakhir, kondisi tersebut dinilai lebih baik dari sejumlah negara.
"Jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Turki, Brazil, Rusia kita jauh lebih beruntung, karena pertumbuhan mereka sudah negatif," terang Agus.
Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan, Kepala Daerah memiliki peran sebagai penyambung kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu Kepala Daerah harus senantiasa mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
"Yang pertama harus pegang adalah mencari pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan konsisten. Dan juga harus meyakinkan kebijakan yang diambil harus konsisten antara satu sektor denga sektor lain atau antara pusat dan daerah," katanya.
(ags)