Jokowi: Jangan Bangga dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya upaya pengendalikan inflasi sembari mengejar pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, inflasi yang tinggi bisa menggerus daya beli masyarakat.

“Jangan bangga dulu dengan pertumbuhan ekonomi kalau tidak bisa mengendalikan inflasi,” kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (4/8).

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan tingkat inflasi yang lebih rendah. Dengan demikian, daya beli masyarakat cukup untuk membeli barang-barang kebutuhannya.

“Pilih mana? Pertumbuhan ekonomi 6 persen tetapi inflasi 8,53 persen atau pertumbuhan ekonomi 4,9 persen tetapi inflasi 3,5 persen. Pilih yang kedua. Hati-hati. Jangan hanya melihat pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga mengeluhkan tingginya tingkat inflasi di Indonesia dibandingkan negara lain. Tahun 2014 inflasi Indonesia mencapai 8,36 persen, tahun lalu inflasinya 3,35 persen.

Sebagai pembanding, inflasi Malaysia tahun lalu sebesar 2,1 persen, Amerika Serikat 0,12 persen.

“Inflasinya rendah-rendah sekali. Artinya harga disitu stabil sekali,” tuturnya.

Bahkan, Jokowi merasa heran setiap tahun pada saat menjelang perayaan lebaran maupun tahun baru, pasti terjadi Inflasi di Indonesia. Hal itu berbeda dengan Singapura yang justru mengalami deflasi 0,54 persen.

“Singapura (inflasi) minus 0,54 persen. Coba dilihat. Artinya harga malah turun, banyak diskon di sini pasti, banyak greatsale, sehingga kadang-kadang saya jengkel kenapa setiap mau tahun baru nggak ada great sale tetapi harga malah naik,” ujarnya.

Untuk mengendalikan inflasi, Presiden Jokowi meminta setiap pemerintah daerah menganggarkan dan auntuk pengendalian harga. Dengan demikian, pemerintah bisa langsung melakukan intervensi ketika harga suatu komoditas barang bergejolak.

Bentuk intervensi yang selama ini telah dilakukan misalnya di Jawa Timur ada intervensi di bidang transportasi yang berpengaruh pada distribusi barang dan DKI Jakarta yang melakukan intervensi langsung ke harga.

Selain itu, Jokowi juga meminta jajarannya memperhatikan masalah distribusi dan penyimpanan barang. Dengan demikian, pada saat distribusi bahan pangan tidak mengalami kerusakan yang berdampak pada berkurangnya pasokan.

Presiden Jokowi meminta seluruh jajarannya untuk memperhatikan seluruh faktor pembentuk harga secara mendetail sehingga kebijakan yang diambil tetap sasaran.

“Semua menteri juga harus detail, kalau kerja kita nggak detail akan rutinitas, akan monoton, nggak akan dapat hasil kita. Jangan terjebak pada rutinitas yang monoton,” ujarnya. (ags)