Sri Mulyani Optimistis Pemerintah Bisa Jaga Stimulus Fiskal

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah masih bisa menjaga stimulus fiskal, meski ada pemangkasan anggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 (APBN-P 2016).

"Saya yakin bisa (menjaga stimulus fiskal), karena kita lihat ruang untuk pemotongannya tidak memotong infrastruktur, hal-hal yang sudah dikontrakkan tidak akan diganggu,” ujarnya, Kamis (4/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan memangkas belanja negara sebesar Rp133,8 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah hingga Rp68,8 triliun.

Pilihan Redaksi Menkeu Sri Mulyani Akan Pangkas Belanja Negara Rp133 T Sri Mulyani Prediksi Defisit APBN Bengkak Jadi 2,5% PDB Menko Darmin: Lonjakan Restitusi Pajak Paksa Negara Berhemat

"Presiden sudah melihat bahwa banyak sekali ruangan untuk efisiensi, apakah itu biaya perjalanan, dana operasional yang memang tidak prioritas. Jadi, ini tidak memotong hal-hal yang memang sudah menjadi prioritas pemerintah seperti infastruktur," tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sri Mulyani optimistis, pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sesuai target dalam APBN-P 2016, yaitu sebesar 5,2 persen. Ia memberi catatan, hanya asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang akan berubah dari Rp13.500 per dolar AS menjadi Rp13.300 per dolar AS. Sementara, asumsi makro lainnya, termasuk pertumbuhan ekonomi tetap.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonmian Darmin Nasution mengatakan, kondisi lemahnya perekonomian global dan turunnya harga komoditas membuat pemerintah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menggenjot penerimaan pajak atau memangkas belanja.

Namun, menurut Darmin, jika pemerintah hanya memilih menggenjot penerimaan pajak, maka hal itu bisa berdampak negatif kepada perekonomian domestik. "Memajaki secara berlebihan juga memaksa ekonomi melambat. Jangan dianggap sebaliknya," kata Darmin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya.

Oleh karenanya, pemerintah mengambil pilihan kedua, yakni pemangkasan belanja. Namun, senada dengan Sri Mulyani, pemangkasan itu tidak akan menyentuh program prioritas yang diputuskan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi, pemerintah pada paruh pertama tahun ini juga memerintahkan adanya penghematan anggaran melalui terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara 2016 (APBN 2016). Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 12 Mei itu menghemat belanja k/l sebesar Rp50,015 triliun. (bir)