Menko Darmin: Lonjakan Restitusi Pajak Paksa Negara Berhemat
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 04 Agu 2016 09:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah terpaksa melakukan pemotongan belanja negara sebesar Rp133,8 triliun pada tahun ini karena tekanan dua hal.
Pertama, kata Darmin, menurunnya kegiatan ekspor-impor akibat anjloknya harga komoditas menyebabkan berkurangkan penghasilan dari ekspor.
“Begitu juga kalau ekspor-impor turun, ada Pajak Penghasilan (PPh) yang akan turun, bukan PPh badan, (tetapi) PPh 22 kalau nggak salah,” ujar Darmin di kantornya, Rabu malam (3/8).
Faktor kedua, lanjut Darmin, pemangkasan belanja disebabkan oleh tingginya pengembalian pajak negara (restitusi) pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.
“Restitusi itu naik kenapa? Karena tahun lalu dia (wajib pajak) membayarnya (pajaknya) agak tinggi ternyata. (Padahal) realisasinya dia di bawah itu. Dia berhak minta restitusi dan restitusi sekarang naik,” kata Darmin.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana pemerintah memangkas alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer ke daerah dikurangi sebesar Rp68,8 triliun.
Namun, Menko Darmin memastikan pemangkasan anggaran belanja negara tidak akan menyasar pos belanja prioritas.
"Kalaupun ada pemotongan pasti bukan program prioritas, itu pasti bukan pengeluaran yang penting yang menyangkut sejumlah program prioritas termasuk persoalan untuk bantuan sosial, termasuk soal pemerataan itu tidak akan dirubah,” tuturnya.
Menurut Darmin, pemangkasan anggaran akan dilakukan pada pos pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti untuk kegiatan perjalan dinas.
Terkait proses politik anggaran, Darmin belum bisa berkomentar banyak mengenai perlu atau tidaknya izin DPR.
“Saya tidak tahu aturan mainnya apa harus ke DPR, tadi (Sidang Kabinet) tidak ada dibicarakan itu,”ujarnya. (ags)
Pertama, kata Darmin, menurunnya kegiatan ekspor-impor akibat anjloknya harga komoditas menyebabkan berkurangkan penghasilan dari ekspor.
“Begitu juga kalau ekspor-impor turun, ada Pajak Penghasilan (PPh) yang akan turun, bukan PPh badan, (tetapi) PPh 22 kalau nggak salah,” ujar Darmin di kantornya, Rabu malam (3/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faktor kedua, lanjut Darmin, pemangkasan belanja disebabkan oleh tingginya pengembalian pajak negara (restitusi) pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.
“Restitusi itu naik kenapa? Karena tahun lalu dia (wajib pajak) membayarnya (pajaknya) agak tinggi ternyata. (Padahal) realisasinya dia di bawah itu. Dia berhak minta restitusi dan restitusi sekarang naik,” kata Darmin.
Namun, Menko Darmin memastikan pemangkasan anggaran belanja negara tidak akan menyasar pos belanja prioritas.
"Kalaupun ada pemotongan pasti bukan program prioritas, itu pasti bukan pengeluaran yang penting yang menyangkut sejumlah program prioritas termasuk persoalan untuk bantuan sosial, termasuk soal pemerataan itu tidak akan dirubah,” tuturnya.
Menurut Darmin, pemangkasan anggaran akan dilakukan pada pos pengeluaran yang tidak terlalu penting seperti untuk kegiatan perjalan dinas.
Terkait proses politik anggaran, Darmin belum bisa berkomentar banyak mengenai perlu atau tidaknya izin DPR.
“Saya tidak tahu aturan mainnya apa harus ke DPR, tadi (Sidang Kabinet) tidak ada dibicarakan itu,”ujarnya. (ags)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK