Sri Mulyani: Fintech Sasaran Baru Pungutan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan berkoordinasi dengan lembaga lain agar layanan keuangan berbasis teknologi digital (financial technology/fintech) dapat dikembangkan dengan maksimal. Koordinasi itu terutama menyangkut regulasi dan pungutan pajak.

Menurut Sri Mulyani, saat ini sektor perbankan dan institusi finansial justru menilai bahwa fintech merupakan saingan atau ancaman terhadap bisnis keuangan konvensional.

"Untuk itu, bagi lembaga keuangan dan kemajuan teknologi, saya berharap ini bukan ancaman tapi ini sebagai satu kesempatan bisnis model yang lebih efisein untuk menjangkau masyarakat banyak dan lebih efektif," ungkap Sri Mulyani di perhelatan Indonesia Fintech Festival and Conference di ICE BSD, Selasa (30/8).

Terkait hal ini, Sri Mulyani memastikan, sektor perbankan tidak perlu khawatir. Pasalnya, pemerintah akan segera membentuk formulasi aturan atau kerangka aturan, termasuk insentif agar teknologi ini dapat dijadikan kekuatan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kita sudah dengar, komitmen Bapak Presiden sangat jelas. Saya siap duduk bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melihat aturan yang diperlukan agar yang diharapkan Presiden dapat terwujud," ujarnya.

Tak hanya itu, sesuai arahan Presiden, Sri Mulyani juga menginginkan agar fintech dapat menyentuh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selin itu, dengan maraknya fintech, tentu dapat menjadi potensi pajak baru bagi negara.

"Ini bisa mendorong UMKM lebih teratur, lebih formal. Dan yang penting bagi saya bisa ditarik pajak. Untuk itu, perlu diinfokan agar kegiatan informal (UMKM) bisa diformalkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas hasil usaha," tambahnya.

Bila fintech menyentuh UMKM, Sri Mulyani menyakini, hal ini dapat memecahkan kesenjangan, pengurangan kemiskinan, dan menyediakan lapangan kerja.

Adapun Sri Mulyani mencatat, saat ini angka kesenjangan Indonesia yang dilihat dari gini rasio telah menurun, yakni dari 0,41 menjadi 0,37. Di mana hal ini juga menjadi tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai masih lebih kuat bila dibandingkan dengan negara lain.

Pilihan Redaksi OJK Bentuk Satgas Khusus Awasi Fintech Danamon Rangkul Investree Ketimbang Bangun Fintech Sendiri Jokowi Mau Fintech Jangkau Rakyat Kecil Hingga ke Pelosok

Fokus pada UMKM

Terkait perhelatan Indonesia Fintech Festival and Conference, Sri Mulyani menilai masih ada kesenjangan karena pelaku ekonomi UMKM tidak memiliki akses yang sama terhadap keuangan.

"Apakah ini untuk meminjam untuk meningkatkan modal kerja mereka atau meningkatkan volume aktifitas mereka dalam rangka investasi," ungkapnya.

Untuk itu, Sri Mulyani mengharapkan agar fintech dapat memberi kesempatan pada UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan bunga yang terjangkau.

"Sebenarnya sudah banyak (yang memberikan pendanaan pada UMKM) tapi kemampuan penetrasinya selalu terbatas kalau kita pakai mindset pendekatan birokrasi," jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, sektor perbankan perlu terhubung dengan baik pada UMKM, termasuk untuk penyediaan modal, pencatatan track record hingga menjamin mereka dari sisi pembayaran.

"Kami harap ada suatu hubungan agar transaksi UMKM ini cost-nya rendah, tapi nilainya tinggi. Tapi tentu selalu ada risiko dalam bentuk fintech ini. Nah, ini biar pemerintah yang meminimalisir," katanya. (gir/gen)