Wapres Jusuf Kalla Tak Mau BUMN Disuap Duit Negara Lagi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah tak boleh lagi memberikan suapan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di masa mendatang.

"Tahun ini pemerintah masih sanggup memberikan PMN untuk kemajuan ekonomi BUMN tapi tahun depan, BUMN harus membayar pajak lebih banyak lagi kepada ekonomi nasional," ungkap JK, Kamis (8/9).

Meski demikian, setidaknya sampai 2017, JK masih memberikan pemakluman akan aliran PMN yang masih diberikan kepada perusahaan-perusahaan BUMN agar dapat menggenjot beberapa proyek infrastruktur.

Namun mulai 2018, JK memprediksi pasar akan semakin sempit sehingga efisiensi menjadi hal yang mutlak digenjot agar BUMN bisa menghadapi tantangan global dan domestik.

"Efisiensi layanan yang akan memenangkan ‎siapa yang akan tetap dapat masuk dalam ekonomi nasional maupun global," ujar JK.

Oleh karena itu, negara seharusnya tidak lagi memberikan suntikan modal karena hanya akan memanjakan perusahaan-perusahaan pelat merah. Dana PMN akan lebih efektif digunakan pemerintah untuk pembangunan sektor lain.

Pilihan Redaksi Menkeu Janji Pemotongan Anggaran Tak Ganggu PMN BUMN Kementerian PUPR Belum Terima Rincian Pemangkasan Anggaran Payung Hukum Holding BUMN Terbit Akhir Bulan Ini

Tak hanya itu, JK juga mengingatkan perusahaan-perusahaan pelat merah agar memperkuat daya saing bisnis mereka. Adapun daya saing tersebut berlaku untuk sesama perusahaan BUMN, perusahaan BUMN terhadap swasta, dan perusahaan BUMN Indonesia dengan BUMN negara lain.

"Dulu persaingannya lebih banyak di dalam. Sekarang persaingan antar perusahaan juga terjadi, tentu bersaing dengan perusahaan swasta, antara BUMN juga bersaing, antara BUMN Indonesia dengan BUMN dari Singapura, Malaysia, China,” kata JK.

Tak hanya itu, BUMN juga diberi pekerjaan rumah oleh JK untuk mengejar stabilitas komoditas pangan.

"Pangan masih bermasalah, masih berkelahi soal harga beras, harga daging. Padahal banyak BUMN yang bergerak disitu. Gula kita masih impor, padahal dulu PTPN begitu banyak. ‎Tapi pabriknya makin sedikit, rendemennya makin turun," tambahnya. (gen)