JK Siapkan Jurus Pendongkrak Peringkat Kemudahan Berbisnis
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Rabu, 11 Mei 2016 10:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan pemerintah akan lebih banyak lagi mencoret aturan-aturan yang menghambat investasi asing masuk ke Indonesia. Hanya dengan jurus itulah pemerintah bisa mencapai peringkat investasi yang lebih tinggi.
"Yang jadi penghambat itu di kita terlalu banyak aturan," kata JK di kantornya, kemarin petang.
Seperti diketahui Indonesia menempati urutan ke-109 dalam daftar kemudahan berbisnis negara-negara di dunia. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pemerintah melakukan semua cara agar Indonesia bisa loncat ke posisi 40 dalam daftar tersebut.
JK melihat masalah pertama yang ada di birokrasi pemerintah adalah terkait prosedur yang menurutnya terlalu banyak. Ia mengusulkan agar prosedur investasi dan pengurusan perizinan lainnya bisa dipangkas separuh lebih. Dengan begitu waktu pengurusan prosedur pun bisa lebih cepat dan proses berbisnis bisa dilakukan dengan lebih cepat.
Kedua adalah soal birokrasi di daerah, yang menurut JK terlalu banyak langkah yang harus dilalui. Hal tersebut pun harus diubah agar langkah yang ditempuh oleh para pelaku bisnis tak terlalu banyak.
"Lalu mereka juga harus bisa membedakan usaha menengah dan usaha kecil karena usaha kecil akan lebih mudah lagi (untuk memulainya)," kata JK.
Sebelumnya Pemerintah Indonesia mempertegas 16 kebijakan perbaikan iklim usaha dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid XII guna mendongkrak peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia ke posisi 40 di dunia.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan setidaknya ada 10 indikator kemudahan berusaha yang menempatkan Indonesia di posisi 109 dari 189 negara yang disurvei Bank Dunia.
Ke-10 indikator tersebut meliputi memulai usaha, perizinan pendirian bangunan, pembayaran pajak, akses terhadap kredit, penegakan kontrak, ketersediaan listrik, perdagangan lintas negara, penyelesaian perkara kepailitan, dan perlindungan terhadap investor minoritas.
Belanja Pemerintah
Selain berjanji bakal memberantas semua praktik birokrasi yang bekerja lambat dan berbelit, pemerintah menurut JK juga perlu memperbaiki pola belanja yang seret di awal tahun namun baru kencang di penghujung tahun. Hal tersebut menurutnya menjadi penyebab utama laju ekonomi Indonesia selalu rendah di awal tahun.
Menurut JK hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah mempersiapkan proyek jauh-jauh sebelumnya. Persiapan itu membuat kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono tidak kesulitan dalam membelanjakan anggaran yang disediakan.
"Mereka sudah persiapkan proyek jauh-jauh hari seperti perpanjangan jalan dan lain-lain," katanya.
Pemerintah sendiri menurutnya sudah mendorong agar proses tender setiap proyek kementerian/lembaga bisa dimulai pada akhir tahun lalu sehingga di awal 2016 bisa cepat dibayarkan yang menjadi hak pengembang. Namun nyatanya belum semua kementerian melakukan hal itu. (gen)
"Yang jadi penghambat itu di kita terlalu banyak aturan," kata JK di kantornya, kemarin petang.
Seperti diketahui Indonesia menempati urutan ke-109 dalam daftar kemudahan berbisnis negara-negara di dunia. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pemerintah melakukan semua cara agar Indonesia bisa loncat ke posisi 40 dalam daftar tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua adalah soal birokrasi di daerah, yang menurut JK terlalu banyak langkah yang harus dilalui. Hal tersebut pun harus diubah agar langkah yang ditempuh oleh para pelaku bisnis tak terlalu banyak.
Sebelumnya Pemerintah Indonesia mempertegas 16 kebijakan perbaikan iklim usaha dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid XII guna mendongkrak peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia ke posisi 40 di dunia.
Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan setidaknya ada 10 indikator kemudahan berusaha yang menempatkan Indonesia di posisi 109 dari 189 negara yang disurvei Bank Dunia.
Ke-10 indikator tersebut meliputi memulai usaha, perizinan pendirian bangunan, pembayaran pajak, akses terhadap kredit, penegakan kontrak, ketersediaan listrik, perdagangan lintas negara, penyelesaian perkara kepailitan, dan perlindungan terhadap investor minoritas.
Selain berjanji bakal memberantas semua praktik birokrasi yang bekerja lambat dan berbelit, pemerintah menurut JK juga perlu memperbaiki pola belanja yang seret di awal tahun namun baru kencang di penghujung tahun. Hal tersebut menurutnya menjadi penyebab utama laju ekonomi Indonesia selalu rendah di awal tahun.
Menurut JK hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah mempersiapkan proyek jauh-jauh sebelumnya. Persiapan itu membuat kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono tidak kesulitan dalam membelanjakan anggaran yang disediakan.
"Mereka sudah persiapkan proyek jauh-jauh hari seperti perpanjangan jalan dan lain-lain," katanya.
Pemerintah sendiri menurutnya sudah mendorong agar proses tender setiap proyek kementerian/lembaga bisa dimulai pada akhir tahun lalu sehingga di awal 2016 bisa cepat dibayarkan yang menjadi hak pengembang. Namun nyatanya belum semua kementerian melakukan hal itu. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK