Menko Darmin: Laju PDB 2017 Antisipasi Pencapaian Tax Amnesty

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menegaskan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan akan sangat berpengaruh pada keberhasilan dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Namun, pesimisme muncul menyusul revisi turun target pertumbuhan ekonomi, dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 di parlemen.

Pilihan Redaksi Istana Intervensi Rapat, Muhammadiyah Tunda Gugat Tax Amnesty Pengusaha Terbantu Fasilitas Kredit Uang Tebusan Tax Amnesty BUMN Tunggu Hasil Tax Amnesty Sebelum Berutang Lagi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan revisi turun target pertumbuhan ekonomi merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Terlebih, proyeksi laju Produk Domestik Bruto (PDB) tahun depan sebesar 5,1 persen masih dalam kisaran 5 persen yang diasumsikan pemerintah.

"Paling tidak, target pertumbuhan tidak turun dari perkiraan tahun ini," kata Darmin di kantornya, Jumat (9/9).

Darmin menjelaskan, penurunan target pertumbuhan ekonomi merupakan antisipasi pemerintah sambil menunggu realisasi program amnesti pajak.

"Sebetulnya paling bergantung pada jalannya tax amnesty. Kalau bagus, bisa dinaikkan di atas 5,1 persen. Kalau tidak cukup bagus, 5,1 persen pun sudah bagus," jelas Darmin.

Terkait pelaksanaan tax amnesty, Darmin kembali meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil akhirnya pada 31 Maret 2017. Darmin juga menyakinkan bahwa saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta Direktorat Jenderal Pajak masih terus berusaha keras menggenjot keikutsertaan wajib pajak besar.

"Menkeu dan DJP terus mengembangkan, merumuskan upaya-upaya, mengundang dan menghubungi wajib pajak besar. Ini masih berjalan, jangan buru-burulah," kata Darmin.

Adapun Rabu lalu (7/9), Menkeu, Bank Indonesia  (BI), dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengoreksi target pertumbuhan ekonomi 2016 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Asumsi tersebut disepakati dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang ebesar 5 persen, belanja pemerintah 5,8 persen, dan pertumbuhan investasi sebesar 6 persen.

Pada waktu yang sama, pemerintah juga sepakat mematok target inflasi sebesar 4 persen, nilai tukar rupiah Rp13.300 per dolar Amerika Serikat, dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen.

Kemudian, tingkat pengangguran dikisaran 5,6 persen, tingkat kemiskinan dikisaran 10,5 persen, indeks gini ratio 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1. (ags/gen)