Pemerintah Kembali Wacanakan Target Tinggi Inklusi Keuangan

Dinda Audriene & Yuliyanna Fauzie, CNN Indonesia | Sabtu, 10/09/2016 01:30 WIB
Pemerintah Kembali Wacanakan Target Tinggi Inklusi Keuangan Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur BI Agus Martowardojo (kiri) menyimak paparan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) di Istana Negara, Jakarta. Pemerintah memasang target Indeks Keuangan Inklusif (IKN) sebesar 75 persen pada 2019, meningkat signifikan dari 36 persen pada 2014. (Antara Foto/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah optimistis jangkauan pendalaman pasar keuangan akan meluas secara pesat dalam tiga tahun ke depan, dengan target Indeks Keuangan Inklusif (IKN) sebesar 75 persen pada 2019.

Target tersebut tergolong ambisus jika dibandingkan dengan IKN 2014 yang baru sebesar 36 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah telah menetapkan lima pilar Standar Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target tersebut.


Salah satu pilarnya, kata Darmin, meningkatkan layanan keuangan pada sektor pemerintah. Terkait ini, penyaluran bantuan sosial dan subsidi akan memanfaatkan saluran keuangan formal.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengemukakan, bantuan sosial akan diberikan secara non tunai menggunakan Kartu Keluarga Sehat (KKS).

"Trennya kan bantuan sosial akan semakin mengkristal pada proses distribusi secara non tunai," terang Khofifah, Jumat (9/9).

Distribusi tersebut, lanjut Khofifah, telah diuji coba pemerintah di 17 kabupaten atau kota. Beberapa diantaranya, yakni Jakarta Pusat, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Kulonprogo, Solo, Boyolali, Malang, Surabaya, Batam, Lampung, Palembang, Padang, dan Makassar.

"Nanti KKS juga bisa menjadi kartu ATM juga dan e-wallet, ada wallet-wallet di dalamnya jadi seluruh bantuan sosial bisa diintregasikan di sana," ungkapnya.

Ia menjelaskan, empat bank negara seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah terkoneksi dalam satu format KKS untuk bantuan sosial non tunai.

"Nanti dalam kartu tersebut ada wallet-walletnya, wallet raskin, wallet PKH, wallet elpiji 3 kilogram bersubsidi, dan wallet pupuk bersubsidi," jelasnya.

Sementara itu, dari 17 kota yang telah didistribusikan KKS, terdapat jumlah 30 warung gotong royong elektronik (e-warong). Melalui e-warong, masyarakat yang memiliki KKS dapat membeli barang kebutuhannya dengan harga yang lebih murah.

"Kami punya terget sampai Desember tahun ini 300 e-warong, tahun depan 3.000 e-warong," imbuhnya.

Pilar lainnya, lanjut dia, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia akan menggiatkan edukasi mengenai pasar keuangan  kepada masyarakat.

Kemudian, kata Khofifah, pemerintah juga akan mengatur hak properti masyarakat, terutama menyangkut sertifikasi tanah rakyat dengan jaminan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Selanjutnya, OJK akan memfasilitasi intermediasi dan menyediakan saluran distribusi keuangan yang lebih banyak untuk mendukung program tersebut. Pilar terakhir yang diusung pemerintah yaitu berkaitan dengan perlindungan konsumen.

"Ada satu lagi yang tidak muncul secara eksplisit di sini, yakni e-commerce, yang akan fokus pada pengembangan start-up dan Unit Kecil Menengah (UKM)," ucap Darmin. (ags/ags)