Semarang, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak puas dengan keputusan Kementerian Keuangan menunda pencairan jatah Dana Alokasi Umum (DAU) provinsinya senilai Rp336,7 milyar.
Untuk itu, ia mengirim tim khusus ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penjelasan dan mencocokan perhitungan anggaran yang menjadi latar belakang penundaan pencairan DAU 2016 tersebut.
"Kita kirim tim ke Kementrian Keuangan dari Biro Keuangan dan saya bisa ketemu Wamenkeu, ketemu Dirjen Kebendaharaan. Kemudian kita dari sana menghitung ulang, mencocokan berapa sebenarnya riil duit yang ada di kita dan proyeksi sampai akhir tahun," ujar Ganjar, Rabu (14/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar mengatakan, tidak masalah dengan kebijakan itu jika hasil diskusi tim bentukannya dengan kementerian Keuangan menyatakan kapasitas fiskal Pemprov Jateng masih cukup kuat menjalankan manajemen anggaran meski DAu ditunda pencairannya.
"Kalau memang ternyata kita kuat, kita ikhlas kok. Kita ikhlas. Monggo silahkan dipotong," tambah Ganjar kepada CNN Indonesia.
Menurut Ganjar, dirinya bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sri Puryono selama ini sudah melakukan upaya penghematan dengan memangkas beberapa anggaran yang bukan prioritas. Salah satunya dengan memangkas anggaran rapat dan dinas luar yang tidak penting dengan menggantikan upaya komunikasi melalui sosial media seperti twitter, facebook maupun whatsapp.
"Dan dari internal kita juga sudah kita pangkasi semua. Pokoknya rapat, rakor yang tidak terlalu penting sudah kita rubah lewat telpon, facebook, whatsapp atau twitter gitu saja. Dinas luar yang tidak penting juga dipangkasi semua", jelas Politisi PDIP ini.
Apabila hasilnya sebaliknya, di mana penundaan DAU dapat menganggu kas daerah, Ganjar mengatakan Pemprov akan mengupayakan sumber pemasukan tambahan dari beberapa sektor. Selain itu, Pemprov juga akan melibatkan kerjasama dengan swasta dalam rangka mendanai proyek-proyek pemerintah yang bisa dimitrakan.
Intinya, Ganjar berjanji tidak akan membebani pemerintah pusat dalam soal pendanaan.
Ia menghimbau kepada seluruh Bupati dan Walikota di Jawa Tengah untuk mengkalkulasi ulang kondisi keuangan pemerintahan masing-masing.